Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Lombok Utara menggelar diskusi publik bertema “Memperkuat Keadilan Hak dan Keberlanjutan Pesisir melalui Kolaborasi Akademik” pada Senin (23/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lesehan Pantai Wash Beraringan dengan pemateri Chandrika Eka Larasati, S.Pi., M.Si, Ir. Saptono Waspodo, M.Si., Rhojim Wahyudi, S.Kel.,M.Si dan diikuti 55 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan pesisir.
Diskusi ini membahas pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan sebagai upaya memperkuat hak akses dan keberlanjutan sumber daya pesisir bagi nelayan tradisional. Peserta yang hadir terdiri atas Koordinator Wilayah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNTI untuk kawasan Indonesia Timur, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, pengurus KNTI Lombok Utara, Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia, serta pemuda, pelajar, dan mahasiswa pesisir di Kabupaten Lombok Utara.
Ketua DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara, Efendi, S.Pd., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini digagas untuk meningkatkan kapasitas nelayan tradisional dalam memahami kawasan tenurial nelayan di Lombok Utara. Menurut dia, pemahaman tersebut penting agar nelayan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pengelolaan ruang laut.
Sementara itu, Koordinator Wilayah KNTI Indonesia Timur, Dedi Sopian, yang mewakili DPP KNTI, menyoroti tantangan yang dihadapi wilayah pesisir dalam dua dekade terakhir. Ia menjelaskan, tekanan terhadap kawasan pesisir dan laut semakin kompleks akibat ekspansi industri ekstraktif, pariwisata skala besar, reklamasi, pembangunan infrastruktur maritim, serta kebijakan tata ruang laut yang cenderung berorientasi pada investasi.
“Kondisi ini memicu tumpang tindih pemanfaatan ruang, konflik horizontal maupun vertikal, serta praktik perampasan ruang laut atau ocean grabbing yang berdampak langsung pada hilangnya akses nelayan kecil terhadap sumber penghidupan mereka,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, KNTI menggandeng Universitas Mataram, khususnya Program Studi Ilmu Kelautan, sebagai mitra akademik dan pemateri dalam diskusi. Keterlibatan perguruan tinggi dinilai penting untuk memperkuat basis data, kajian ilmiah, serta perumusan model pengelolaan bersama kawasan tenurial nelayan.
Forum diskusi ini diharapkan tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan, melainkan mampu melahirkan model kolaboratif antara komunitas nelayan tradisional dan kecil dengan pemangku kebijakan. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hak tenurial nelayan dan menjaga keberlanjutan wilayah pesisir.
Sebagai tindak lanjut, kegiatan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara DPD KNTI Kabupaten Lombok Utara dan Universitas Mataram tentang kolaborasi pengelolaan kawasan tenurial nelayan dalam rangka penguatan keadilan hak dan keberlanjutan pesisir. Nota kesepahaman tersebut menjadi landasan kerja sama riset, pendidikan, serta pendampingan masyarakat pesisir di Lombok Utara.(AB)
Tinggalkan Balasan