Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan gizi masyarakat saat peluncuran nasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Modular Krakatau Steel Wilayah Terpencil Nusa Tenggara Barat dan Indonesia di Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Selasa (12/5/2026).
Peresmian yang berlangsung di Dapur SPPG Revolusi Putih 3T Genggelang tersebut menjadi bagian dari peluncuran nasional program penguatan layanan gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kegiatan itu melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Gizi Nasional (BGN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah mitra strategis nasional.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung hadirnya program tersebut di Lombok Utara. Menurutnya, program itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah nyata dalam memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan generasi muda.
“Program ini bukan sekadar kegiatan seremoni. Ini merupakan langkah nyata untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan generasi muda,” ujarnya.
Ia menilai kualitas sumber daya manusia tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kecukupan gizi, lingkungan yang sehat, serta dukungan sosial yang memadai. Karena itu, keberadaan Dapur SPPG 3T dinilai penting untuk menjangkau masyarakat di wilayah dengan tantangan akses dan distribusi layanan.
Najmul menuturkan, Kabupaten Lombok Utara disebut memiliki potensi besar, baik dari sisi sumber daya alam maupun semangat gotong royong masyarakat. Namun, potensi tersebut dinilai perlu diperkuat melalui program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Melalui keberadaan Dapur SPPG 3T, Bupati Najmul berharap terjadi peningkatan kualitas gizi anak-anak, penguatan ketahanan pangan lokal, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. Dapur tersebut tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga pusat gerakan bersama untuk membangun kesadaran gizi dan memperkuat pangan lokal.
Najmul Akhyar juga menegaskan kesiapan Pemerintah Daerah mendukung berbagai program yang berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menilai pembangunan daerah harus dimulai dari pembangunan manusia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan jawaban atas tantangan kualitas sumber daya manusia di tengah pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat.
Ia menjelaskan masih banyak keluarga Indonesia yang memiliki keterbatasan akses terhadap makanan bergizi seimbang, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Banyak anak-anak yang baru minum susu ketika ada program makan bergizi gratis,” kata Dadan.
Dadan menegaskan pembangunan SPPG tetap dilakukan meskipun jumlah penerima manfaat di daerah terpencil relatif kecil. Wilayah dengan akses lebih dari 30 menit dari pusat layanan utama tetap akan memperoleh fasilitas SPPG tersendiri.
“Berapapun penerima manfaat di daerah yang sulit dijangkau, kita tetap akan dirikan satu SPPG,” ujarnya.
Dadan juga mengapresiasi dukungan HKTI dan Krakatau Steel yang terlibat dalam pembangunan SPPG terpencil, termasuk di Desa Genggelang.
Menurut Dadan, berdasarkan data saat ini, terdapat hampir 1.400 SPPG terpencil yang dibangun di berbagai daerah Indonesia tanpa menggunakan dana APBN. Sementara secara nasional, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai 28.390 unit dan melayani sekitar 62,1 juta masyarakat Indonesia.
“Program ini baru berjalan satu tahun empat bulan, tetapi sudah bisa melayani dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Program makan bergizi gratis tersebut berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan hingga usia 18 tahun. Pemerintah berharap program itu dapat mencegah stunting, meningkatkan kecerdasan anak, serta mendukung pertumbuhan fisik dan kemampuan aktivitas anak-anak Indonesia.
“Kita ingin generasi kita tumbuh sehat, cerdas, kuat, dan ceria,” ujar Dadan.
Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, keberadaan SPPG juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal. Setiap SPPG disebut dapat mengelola perputaran ekonomi hingga Rp1 miliar per bulan, dengan sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk membeli bahan baku pangan lokal seperti beras, telur, sayuran, ikan, dan daging.
Di Nusa Tenggara Barat, saat ini telah berdiri sekitar 824 SPPG yang disebut mampu mendorong perputaran ekonomi daerah hingga Rp824 miliar per bulan.
Keterlibatan HKTI dalam program tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi SPPG sebagai penyerap utama hasil pertanian lokal sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani, peternak, dan nelayan.
Program SPPG juga diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk ibu rumah tangga dan kalangan muda. Sebagian anggaran operasional SPPG dialokasikan untuk pembiayaan tenaga kerja lokal dengan kisaran pendapatan antara Rp2,4 juta hingga Rp3,5 juta per bulan, terutama di wilayah terpencil.
Peluncuran nasional tersebut juga dilakukan secara serentak di sejumlah daerah lain, termasuk Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara melalui pembangunan SPPG modular yang didukung Krakatau Steel.
Di akhir sambutannya, Dadan berharap program tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kualitas generasi masa depan Indonesia.
“Anak-anak yang hari ini lahir, 20 tahun lagi akan menjadi tenaga kerja produktif. Karena itu, kita ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” tutupnya.(D)
Tinggalkan Balasan