Gili Gede, Lombok Barat, 20 Desember 2025
Penulis : Mahju, Ketua Komunitas Gerakan Peduli Sampah Gili Gede Indah (GPS-GGI), dan Musdan, Tokoh Masyarakat Gili Gede.
Mediajurnalindonesia.id–
Festival yang digelar di Gili Gede, Kecamatan Sekotong, kembali dikemas dengan narasi lama yang terdengar manis: promosi pariwisata. Narasi ini memang indah di permukaan, namun rapuh ketika diuji dengan realitas di lapangan.
Pertanyaan paling jujur yang patut diajukan publik adalah:
apakah festival ini benar-benar untuk Gili Gede, atau sekadar panggung pencitraan?
Gili Gede hari ini sesungguhnya tidak kekurangan panggung hiburan. Yang justru masih minim adalah pengelolaan sampah yang serius, infrastruktur dasar yang memadai, serta kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan masyarakat lokal. Persoalan waste management telah lama menjadi isu laten yang terus diabaikan. Sampah bukan sekadar persoalan estetika, tetapi ancaman nyata bagi ekosistem laut dan kesehatan warga.
Ironisnya, alih-alih menyelesaikan persoalan fundamental tersebut, anggaran publik justru diarahkan pada festival, sebuah acara seremonial yang selesai dalam hitungan hari. Setelah lampu panggung padam, yang tersisa hanyalah pertanyaan: apa dampak jangka panjangnya bagi Gili Gede?
Logikanya sederhana.
Destinasi yang bersih, tertata, dan nyaman akan mempromosikan dirinya sendiri.
Sebaliknya, festival tanpa fondasi yang kuat hanyalah kembang api terang sesaat, lalu gelap kembali.
Keputusan menggelar festival laut pada bulan Desember juga patut dipertanyakan secara serius. Ini bukan rahasia. Desember adalah musim angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Sekotong. Risiko keselamatan bukan asumsi, melainkan fakta alamiah yang diketahui masyarakat setempat.
Maka kecurigaan publik menjadi wajar:
apakah perencanaan festival ini benar-benar berbasis kajian lapangan, atau sekadar mengejar agenda dan tanggal seremonial?
Jika keselamatan pengunjung dan warga bukan prioritas, lalu apa sebenarnya yang sedang dirayakan?
Persoalan lain yang tak kalah sensitif adalah pemilihan lokasi festival di Thamarind Resort. Jika tujuan utama kegiatan ini adalah promosi Gili Gede secara inklusif, mengapa tidak memilih ruang publik di desa seperti Orong Bukala atau wilayah permukiman lainnya yang justru mencerminkan denyut kehidupan masyarakat lokal?
Ini bukan soal kecemburuan, apalagi kebencian personal.
Ini soal etika kekuasaan dan keadilan ruang.
Mengapa bukan di desa?
Mengapa bukan di ruang publik milik masyarakat?
Mengapa justru di properti privat yang terafiliasi langsung dengan pejabat?
Pemilihan lokasi di resort milik seorang anggota DPRD secara wajar membuka ruang tafsir publik: apakah ini promosi destinasi, atau promosi personal?
Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa Gili Gede bukan alat pencitraan. Bukan panggung politik. Bukan media pamer jabatan. Gili Gede adalah ruang hidup masyarakat dan ekosistem yang rapuh.
Jika festival hanya menjadi alat seremonial tanpa menyentuh akar persoalan, maka ia bukan promosi melainkan pengalihan isu. Dan publik berhak bertanya, dengan nada yang lebih tegas:
siapa yang sebenarnya diuntungkan dari festival ini?
Tinggalkan Balasan