Soal Undangan Bupati ke KPK, Pemkab Lombok Utara berharap Masyarakat Tak Berspekulasi

Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, memberikan klarifikasi mengenai kehadiran Bupati Lombok Utara dalam memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemkab menegaskan, kehadiran Bupati di lembaga antirasuah tersebut merupakan bagian dari proses pemberian informasi terkait kerja sama penyediaan air bersih dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara Hairul Anwar mengatakan, Bupati hadir untuk memenuhi undangan KPK sekaligus memberikan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pengumpulan data dan bahan keterangan.

“Pak Bupati hadir untuk memberikan informasi terkait kerja sama dengan PT TCN. Prosesnya sebatas menggali informasi awal mengenai kerja sama penyediaan air bersih, dan hanya sebatas itu, tidak ada hal lain,” kata Hairul, Selasa (15/9/2026).

Menurut Hairul, sebagai warga negara yang baik, Bupati bersikap kooperatif dengan memenuhi undangan KPK. Informasi yang disampaikan berkaitan dengan proses awal dan mekanisme kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan P.T. TCN dalam penyediaan air bersih di Gili.

Hairul menekankan bahwa kehadiran Bupati di KPK tidak perlu ditafsirkan secara berlebihan. Ia meminta masyarakat tidak membangun spekulasi maupun menyampaikan opini yang tidak didasarkan pada informasi yang jelas.

“Jadi masyarakat jangan beropini terlalu jauh,” ujar Hairul.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemprov NTB memastikan persoalan pemenuhan air bersih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemda KLU dan Pemprov NTB berkomitmen mencari solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di kawasan pariwisata Tiga Gili yang meliputi Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.

Hairul mengatakan kawasan Tiga Gili merupakan salah satu destinasi pariwisata penting di Lombok Utara sehingga kebutuhan dasar masyarakat di kawasan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Pemda KLU dan Pemprov NTB sedang berupaya mencari solusi yang terbaik guna memastikan masyarakat di sana mendapatkan akses air bersih yang layak dan dapat terpenuhi secara berkelanjutan, sama seperti masyarakat yang berada di wilayah daratan,” katanya.(D)