“Intinya air. Tapi kalau itu terganggu, kami akan melawan,”
Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Lembaga Masyarakat Adat Gili Trawangan (LMAGT) meminta rencana atau gagasan penggunaan pipa bawah laut untuk memasok air ke kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, dikaji secara menyeluruh.
Ketua LMAGT Raisman Purwandi mengatakan, masyarakat tidak berada pada posisi mendukung perusahaan penyedia air tertentu, baik PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) maupun Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Menurut dia, kepentingan utama masyarakat adalah memastikan ketersediaan air bersih.
“Prinsipnya sederhana. Saya tidak pro TCN, pro PDAM. Kita ini pro rakyat, yang butuh air,” kata Raisman kepada media ini, Selasa (15/9/2026).
Menurut Raisman, persoalan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan air tetap harus diproses apabila ditemukan pelanggaran. Namun, proses penegakan hukum tersebut jangan sampai membuat masyarakat menjadi korban karena kehilangan akses terhadap air bersih.
“Kalau ditemukan ada pelanggaran, ya diproses. Cuma jangan korbannya masyarakat,” ujarnya.
Raisman menilai, kebutuhan air bersih di tiga Gili saat ini belum memiliki banyak alternatif. Karena itu, setiap gagasan mengenai sumber air baru, termasuk pipa bawah laut, perlu didahului riset mengenai ketersediaan dan kapasitas sumber air.
Ia mempertanyakan kesiapan pasokan air jika sumbernya berasal dari daratan Lombok Utara. Menurut dia, jaringan air PDAM di daratan saja belum menjangkau sejumlah wilayah.
“Di darat cukup enggak airnya? Coba diriset dulu. Saya bukan anti pipa bawah laut, tetapi faktanya di darat saja air PDAM ini bagaimana?” kata Raisman.
Ia juga menyoroti perbedaan kebutuhan penggunaan air antara masyarakat di daratan dan kawasan wisata tiga Gili. Menurut dia, kebutuhan air di kawasan wisata tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga aktivitas usaha dan pelayanan wisatawan.
Raisman khawatir, apabila pasokan dari daratan dialihkan ke tiga Gili tanpa perhitungan matang, hal itu justru berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Kalau di darat PDAM hanya digunakan untuk mandi dan cuci piring. Kalau di gili, digunakan juga untuk menyiram. Pagi, siang, sore menyiram,” ujarnya.
Karena itu, menurut Raisman, potensi konflik perebutan sumber air antara masyarakat daratan dan kawasan tiga Gili harus diperhitungkan sejak awal.
“Konfliknya yang kita pikirkan,” katanya.
Raisman juga meminta pemerintah dan pihak terkait tidak menghentikan pasokan air yang selama ini digunakan masyarakat dan pelaku usaha di Gili Trawangan sebelum alternatif penggantinya benar-benar tersedia.
Ia mengatakan, apabila suatu perusahaan terbukti melanggar ketentuan hukum, proses terhadap perusahaan tersebut dapat dilakukan. Namun, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu adanya sumber pasokan lain agar masyarakat tidak kehilangan akses terhadap air bersih.
“Kalau memang perusahaan itu melanggar secara hukum, siapkan alternatifnya dulu,” kata Raisman.
Menurut dia, masyarakat pada dasarnya tidak mempermasalahkan siapa penyedia airnya. Selama layanan air tersedia, masyarakat tetap bersedia membayar sesuai ketentuan.
“Karena toh perusahaan mana saja yang dipakai, kami tetap bayar. Intinya air,” ujarnya.
Raisman menegaskan, gangguan terhadap pasokan air akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan wisata tersebut.
“Intinya air. Tapi kalau itu terganggu, kami akan melawan,” katanya.
Raisman juga menilai penggunaan air laut sebagai sumber air untuk tiga Gili memiliki peluang untuk dikembangkan karena ketersediaannya relatif besar. Namun, pengelolaannya tetap harus dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
“Air laut ini mau disedot sampai kiamat masih ada. Kalau air di darat kita alirkan saja masih kurang, apalagi disedot,” ujarnya.
Ia menilai persoalan air bersih tidak dapat diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur. Ketersediaan sumber air juga harus dipastikan melalui penelitian yang memadai.
Raisman mencontohkan kondisi lingkungan dan tutupan hutan di wilayah Lombok Utara yang menurut dia perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebutuhan air jangka panjang.
“Kalau dulu Selelos masih hutan, sekarang sudah mulai jadi kebun. Bentar lagi jadi perumahan. Terus mau mengandalkan sumber air dari mana?” katanya.
Ia menegaskan, LMAGT tidak menolak gerakan atau upaya mencari solusi atas persoalan air di tiga Gili. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
“Gerakannya kita tidak anti, tetapi jangan sampai merugikan banyak orang. Jangan merugikan masyarakat Gili Trawangan, masyarakat Gili Meno, masyarakat Gili Air, KLU, dan NTB,” ujar Raisman.
Menurut dia, tiga Gili memiliki kepentingan lingkungan dan ekonomi yang saling berkaitan. Kelangsungan sektor pariwisata juga bergantung pada terjaganya lingkungan serta ketersediaan fasilitas dasar, termasuk air bersih.
Karena itu, Raisman meminta rencana pembangunan infrastruktur air didasarkan pada kajian yang jelas mengenai sumber air, kapasitas, kebutuhan, dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Jangan sampai nanti kita dapat pipanya, airnya enggak ada. Kan bego kita,” kata Raisman.(D)
Tinggalkan Balasan