Mataram, Mediajurnalindonesia.id – Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.IP, menyampaikan apresiasi atas Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026 pada Paripurna DPRD yang dilakukan secara tepat waktu.
Sudirsah menilai arah kebijakan fiskal yang diuraikan dalam pidato Gubernur mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta memperkuat fondasi ekonomi rakyat karena fokus kebijakan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sektor agromaritim serta pariwisata berkelanjutan.
“Semangat Gerindra adalah berdikari di bidang ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Arah kebijakan yang disampaikan Gubernur sejalan dengan prinsip tersebut,” ujar Sudirsah, Jumat (28/11/2025).
Oleh sebab itu, Fraksi Gerindra menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dan postur Raperda APBD 2026 sebagaimana disampaikan Gubernur.
“Namun, dukungan tersebut disertai sejumlah catatan strategis agar implementasinya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” ungkapnya.
Menurut Sudirsah, pada sisi pendapatan daerah Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,2 persen.
“Kenaikan ini dinilai sebagai indikasi adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah yang lebih optimal,” terang Sudirsah.
Kendati demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan agar Pemerintah Provinsi tidak terlalu bergantung pada sektor pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Kami mendorong Pemerintah melakukan diversifikasi sumber PAD melalui optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) produktif, serta digitalisasi pelayanan pajak daerah,” ungkapnya.
Sudirsah juga mengungkapkan pentingnya penyusunan peta jalan (roadmap) peningkatan PAD berbasis potensi wilayah, terutama di sektor pertanian, kelautan, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif.
“Dengan demikian, pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan,” katanya.
Sudirsah menjelaskan, pada sisi belanja daerah, dengan rencana belanja sebesar Rp5,75 triliun, Fraksi Gerindra menekankan agar komposisi belanja lebih berorientasi pada hasil (outcome oriented), bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
“Kami mendorong penguatan belanja langsung bagi masyarakat, terutama untuk program yang menyentuh petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta tenaga kerja lokal,” terangnya.
“Di sisi lain, alokasi belanja modal kami minta untuk diarahkan pada pembangunan infrastruktur produktif, seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan sarana logistik daerah yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat,” imbuhnya.
Selain itu, ia menilai program digitalisasi birokrasi dan transparansi keuangan daerah perlu terus ditingkatkan. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat akuntabilitas publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menyoroti adanya defisit anggaran sebesar Rp111,2 miliar dalam Rancangan APBD 2026, Sudirsah menyatakan bahwa Fraksi Gerindra dapat memahami kondisi tersebut sepanjang dikelola secara hati-hati dan efisien.
“Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp234 miliar harus diprioritaskan untuk menutup kebutuhan belanja strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar membiayai belanja rutin,” pungkasnya.
Sudirsah juga meminta agar pengelolaan hutang daerah dilakukan secara lebih transparan, disertai analisis risiko fiskal yang komprehensif. Langkah ini dinilai penting agar beban fiskal di masa mendatang tetap terkendali dan tidak mengganggu keberlanjutan pembangunan daerah.
Sudirsah menegaskan bahwa Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya mendukung secara penuh Raperda APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2026. Dukungan tersebut diberikan dengan harapan bahwa pelaksanaan APBD senantiasa menjunjung tinggi asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh rakyat Nusa Tenggara Barat.
“Semoga seluruh rangkaian kebijakan fiskal tahun 2026 benar-benar mampu mempercepat terwujudnya NTB yang maju, mandiri, dan mendunia sebagaimana cita-cita bersama,” ujar Sudirsah.(Doel)
Tinggalkan Balasan