Lombok Tengah, Mediajurnalindonesia.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lombok Tengah memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut sejak 2012. Namun, di balik capaian tersebut, Fraksi Gerindra juga menyoroti sejumlah persoalan daerah yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Hal itu disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra, yang di ketuai oleh Lalu Abdus Sahid S.IP, Wakil Ketua Tgh.Mustamin Hafifi, M.Pd, Sekretaris Lalu Wawan Adiyatma SR., SH dan selaku anggota Muhalip, H.Lalu Ramdan S.Ag, H.Muhamad Nasib SP serta M.Tauhid S.IP., terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang rapat utama kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Senin (15/6/2026).
Dalam penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bentuk sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerima opini WTP merupakan salah satu bentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang saling berkolaborasi dalam menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” demikian disampaikan Fraksi Gerindra dalam dokumen pemandangan umum tersebut.
Meski demikian, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih pada berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah keselarasan belanja daerah dengan kebutuhan masyarakat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kontribusi BUMD yang dinilai belum maksimal, serta kondisi gedung sekolah yang rusak dan ambruk.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menanyakan sejauh mana implementasi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RSUD Praya dan puskesmas-puskesmas di Lombok Tengah.
Dalam bidang infrastruktur, Fraksi Gerindra menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah perbatasan yang masih memprihatinkan, seperti ruas jalan Peseng di Kecamatan Kopang dan ruas jalan Montong Gamang hingga Desa Ganti di Kecamatan Praya Timur.
“Perbatasan suatu daerah merupakan teras depan daerah itu, namun sejumlah ruas jalan khususnya di daerah perbatasan kondisinya masih memprihatinkan,” ujar Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Selain jalan rusak, Fraksi Gerindra juga meminta penambahan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah desa serta perbaikan lampu-lampu yang sudah tidak berfungsi.
Fraksi Gerindra turut meminta penjelasan terkait pelelangan aset bergerak milik pemerintah daerah, termasuk jumlah barang yang dilelang, jenis barang, dan mekanisme penentuan harga satuannya.
Masalah sampah menjadi perhatian khusus Fraksi Gerindra. Mereka menilai banyak ruas jalan kini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh oknum masyarakat.
“Jika ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan seluruh ruas jalan akan dipenuhi sampah,” tegas Fraksi Gerindra.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan SKPD terkait mengambil langkah konkret, seperti menyediakan kontainer sampah di setiap desa serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui keterlibatan kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Fraksi Gerindra berharap seluruh masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.(Ftr).
Tinggalkan Balasan