Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, menggelar kegiatan reses masa persidangan ke tiga tahun Dinas 2026 dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat di Dusun Jambianom, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara, Jumat (12/6/2026).
Kehadiran politisi senior yang telah terpilih selama empat periode di lembaga legislatif ini disambut hangat oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, serta mayoritas warga setempat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan.
Dalam sambutannya, Sudirsah Sujanto yang kini juga diamanahkan sebagai pimpinan Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Pembangunan DPRD NTB menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan di wilayah Lombok Utara dan Lombok Barat. Sebagai bukti nyata kepeduliannya, ia mengumumkan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 juta pada tahun ini untuk program penataan lingkungan dan pembangunan jalan di wilayah tersebut.
“Meskipun pada periode pemilu lalu mungkin kita belum saling mengenal secara dekat dan raihan suara di sini belum maksimal, namun karena saat ini saya adalah wakil Bapak dan Ibu sekalian, saya merasa bertanggung jawab. Untuk tahun ini, anggaran Rp200 juta sudah dialokasikan dan diukur untuk penataan lingkungan di sini,” ujar Sudirsah.
Sudirsah juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilih wakil rakyat secara selektif demi kepentingan jangka panjang lima tahun ke depan. Ia mengingatkan warga agar tidak terjebak dalam praktik politik praktis atau politik uang yang dapat merusak sistem demokrasi dan merugikan masyarakat itu sendiri.
Menurutnya, anggaran daerah (APBD) pada hakikatnya adalah uang rakyat yang bersumber dari pajak, sehingga harus dikembalikan dalam bentuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara bertahap. Mulai dari penataan infrastruktur jalan, bantuan alat tangkap bagi kelompok nelayan, hingga pemberdayaan ekonomi bagi kelompok ibu-ibu pedagang ikan.
”DPRD Provinsi dari daerah pemilihan Lombok Utara ini hanya ada tiga orang. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara masyarakat, kepala dusun, kepala desa, dan wakil rakyatnya di tingkat provinsi sangat penting agar program-program APBD bisa dikawal dengan tepat sasaran,” tambahnya.
Melalui kegiatan reses ini, Sudirsah berharap daftar hadir dan aspirasi tertulis yang disampaikan oleh warga Dusun Jambianom dapat menjadi dasar pertanggungjawaban resmi yang murni berbasis kebutuhan masyarakat untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran selanjutnya.(D)
Tinggalkan Balasan