Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara dari Fraksi Partai Gerindra, Artadi, S.Sos menekankan pentingnya peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam mencetak tenaga kerja siap pakai untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata maupun pasar kerja luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Artadi pada Senin (18/5/2026), menyikapi semakin ketatnya persaingan tenaga kerja di kawasan wisata Kabupaten Lombok Utara seiring berkembangnya industri pariwisata di kawasan Tiga Gili.
Menurut Artadi, tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor wisata belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan masyarakat lokal. Warga Lombok Utara dinilai masih kalah bersaing karena keterbatasan kemampuan bahasa asing dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Lombok Utara ini daerah pariwisata, tetapi kita masih lemah di kemampuan bahasa. Akibatnya banyak tenaga kerja dari luar yang masuk dan mengisi peluang kerja di Tiga Gili,” kata Artadi.
Ia menjelaskan, sebagai daerah tujuan wisata internasional, Lombok Utara membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi, khususnya bahasa Inggris. Namun selama ini, banyak posisi pekerjaan di sektor pariwisata justru diisi tenaga kerja dari luar daerah karena masyarakat lokal belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
Karena itu, Artadi meminta pemerintah daerah memperkuat program pelatihan di BLK Lombok Utara agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurut dia, pelatihan tidak cukup hanya berupa kursus bahasa, tetapi juga harus mencakup keterampilan praktis yang dapat langsung digunakan di lapangan.
Ia mencontohkan sejumlah pelatihan yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri pariwisata, seperti spa, salon, menjahit, dan keterampilan lain yang mendukung sektor jasa wisata.
“Kalau masyarakat mau bekerja di spa, maka BLK harus siapkan kursus spa. Kalau salon, harus ada pelatihannya. Jadi masyarakat kita benar-benar siap kerja,” ujarnya.
Artadi menilai pembukaan lapangan kerja di Lombok Utara belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal karena kualitas tenaga kerja masih kalah dibanding pencari kerja dari daerah lain.
“Percuma lapangan kerja dibuka kalau masyarakat kita tidak punya kemampuan untuk bersaing,” katanya.
Selain sektor pariwisata, Artadi juga menyoroti persoalan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Lombok Utara yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ia menyebut lemahnya kemampuan dasar, terutama bahasa, membuat banyak calon pekerja harus menjalani pelatihan tambahan dalam waktu lama di penampungan Jakarta sebelum diberangkatkan.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial maupun kerugian finansial bagi masyarakat karena biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar.
“Kadang masyarakat sudah keluar biaya besar ke Jakarta, mengurus semua persyaratan, tetapi karena belum siap akhirnya pulang lagi. Itu jelas merugikan masyarakat,” ujar Artadi.
Ia berharap penguatan pelatihan di BLK dapat menjadi solusi agar calon pekerja migran sudah siap sejak dari daerah asal sehingga tidak perlu lagi menjalani pelatihan tambahan berbulan-bulan di luar daerah.
Terkait dukungan anggaran, Artadi memastikan DPRD Kabupaten Lombok Utara siap mendukung program pemerintah daerah selama benar-benar berpihak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat.
“Kalau memang untuk kepentingan masyarakat Lombok Utara dan programnya jelas, tentu kita siap mendukung anggarannya,” katanya.(D)
Tinggalkan Balasan