Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.IP Menilai Perampingan dan Pengisian Jabatan Pemprov NTB, Langkah Substantif Menuju Tata Kelola Efektif.

Mataram, Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator (eselon III) pada Jumat (20/2/2026) sebagai bagian dari implementasi penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pascaperampingan perangkat daerah.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.IP menilai kebijakan tersebut merupakan langkah substantif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan perampingan organisasi yang sebelumnya mengurangi jumlah organisasi perangkat daerah (OPD), biro, serta menyesuaikan struktur jabatan strategis. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan regulasi daerah yang telah disahkan secara konstitusional.

Menurut Sudirsah, pengisian jabatan eselon III bukan sekadar pengangkatan administratif, melainkan penguatan struktur manajerial pada tingkat operasional strategis.

“Posisi ini berperan penting memastikan program prioritas daerah berjalan efektif, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan struktur bertujuan mempercepat pengambilan keputusan, memperjelas rantai komando, serta meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik.

Pemerintah provinsi menegaskan proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi dalam struktur baru yang lebih ramping.

Perampingan, kata Sudirsah, tidak dimaksudkan mengurangi kapasitas birokrasi, melainkan mengoptimalkan sumber daya aparatur agar lebih fokus pada pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Penataan organisasi dan pelantikan pejabat administrator merupakan bagian dari konsolidasi birokrasi untuk mendukung percepatan visi pembangunan daerah “NTB Makmur Mendunia”.

Dengan struktur yang lebih adaptif dan profesional, perangkat daerah diharapkan mampu bergerak lebih cepat, responsif, dan inovatif menghadapi tantangan pembangunan.

Sudirsah juga mengajak aparatur yang baru dilantik bekerja penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi integritas.

“Aparatur harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkas Sudirsah.(AB)