Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH menjadi inspektur upacara pada peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dirangkaikan dengan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lapangan Umum Gondang, Kecamatan Gangga, Selasa (25/11/2025).
Upacara berlangsung khidmat dengan dihadiri Anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Utara, Pj. Sekretaris Daerah Sahabudin, S.Sos., M.Si, para kepala OPD lingkup Pemda KLU, camat se-KLU, para kepala sekolah, serta tamu undangan lainnya.
Peserta upacara terdiri dari guru SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Lombok Utara, ASN lingkup Pemda KLU, serta perwakilan siswa dan siswi dari berbagai sekolah di Kecamatan Gangga. Barisan guru dan ASN memenuhi lapangan, menandai momentum peringatan sebagai ajang penguatan komitmen bersama memajukan pendidikan dan pelayanan publik.
Dalam amanatnya, Bupati Najmul membacakan sambutan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Prof. Dr. Teguh Sumarno, M.Pd. Pada usia ke-80 tahun, PGRI disebutkan terus menguatkan semangat pengabdian dan keikhlasan para pendirinya. Di sisi lain, dunia pendidikan diingatkan tengah menghadapi perubahan cepat.
“Perkembangan kecerdasan buatan, transformasi digital, dan tuntutan keterampilan abad ke-21 mengharuskan para guru untuk tidak berhenti belajar,” demikian salah satu poin amanat yang dibacakan Bupati Najmul.
Ia juga mengajak para guru untuk tidak berhenti berinovasi dan terus mengembangkan diri. “Saya mengajak seluruh guru Indonesia terus berinovasi, belajar sepanjang hayat, berkolaborasi lintas bidang, serta memiliki pola pikir bertumbuh, mindset yang terbuka pada perubahan dan siap menghadapi tantangan zaman,” ujarnya.
Bupati menegaskan, pendidikan yang berkualitas hanya akan terwujud ketika guru sebagai aktor utama pendidikan mendapat perhatian serius, baik dari sisi kesejahteraan, peningkatan kompetensi, maupun perlindungan hukum.
Menurutnya, maraknya kasus guru di berbagai daerah yang mengalami kekerasan, dilaporkan, bahkan diproses hukum hingga ke pengadilan, menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap guru dalam menjalankan profesinya.
“Jangan ada lagi guru yang tersandung kasus hukum saat menunaikan tugasnya. Negara harus melindungi guru saat menjalankan tugasnya mendidik anak bangsa,” tegas Bupati.
Karena itu, ia berharap pemerintah bersama DPR dapat memasukkan norma-norma hukum tentang perlindungan guru dalam sebuah Rancangan Undang-Undang tersendiri. Payung hukum tersebut diharapkan tidak hanya melindungi guru, tetapi juga siswa dan tenaga kependidikan agar terbebas dari kekerasan dalam proses pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menegaskan kembali peran strategis PGRI sebagai organisasi profesi. PGRI, kata dia, harus menjadi kekuatan moral dan intelektual bagi para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam memperjuangkan harkat dan martabat anggotanya.
“PGRI harus lebih mengedepankan sikap terbuka dan inklusif, memegang teguh etika, serta merawat karakter bangsa yang silih asih, silih asah, dan silih asuh dalam spirit organisasi yang mandiri, unitaristik, inklusif, dan nonpartisan,” ujar Bupati.
Usai upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Haitul Masnawati, S.Pd, Faitina Argarini, dan Denda Patma Herawati, S.STP sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
Selain itu, diberikan pula penghargaan kepada para guru purna tugas dari masing-masing kecamatan, penghargaan kepada juara Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta penyerahan piagam penghargaan kepada para juara Pekan Olahraga dan Seni Pelajar (PORSENIJAR) tingkat kabupaten.
Momentum peringatan HUT PGRI dan KORPRI di Lombok Utara ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi pijakan untuk memperkuat komitmen memajukan pendidikan dan pelayanan publik, sekaligus memastikan guru-guru terlindungi dan terus berdaya di tengah perubahan zaman.(Doel)
Tinggalkan Balasan