Mediajurnalindonesia.id-
Ratmaje Syahdan, SPd., MM
Penulis mempunyai seorang teman cerdas di dalam melihat dialektika sosial. Ia seorang sastrawan yang sangat kritis. Artikelnya sudah beberapa kali tayang di harian Kompas.
Dengan adanya kemunculan Ummi Rohmi yang hendak mencalonkan diri sebagai NTB 1, ingatan ku spontan ke teman saya itu. Lalu saya tanya bagaimana pendapatnya mengenai Ummi Rohmi sebagai kontestasi pemilu gubernur 2024? Saya sangat tidak menyangka jawabannya begitu mengagetkan. “Sejak Ummi Rohmi muncul baliho nya di jalan-jalan besar dengan Pak Musyafirin, saya langsung mendukung dan “mengkampayekan” Ummi Rohmi,” ucapnya tegas.
Saya tanya lagi, mengapa anda begitu mantap mendukung dan mengkampanyekan Ummi Rohmi? Ia menjawab bahwa “saya ingin melihat Ummi Rohmi berbuat yang terbaik untuk kaum perempuan dalam hal ini pekerja perempuan di luar negeri,” ucapnya. Saya pun langsung terinspirasi untuk menulis berdasarkan percakapan saya dengan teman saya itu.
Penulis sendiri memang sudah lama peduli dengan isu Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Saya kira juga masyarakat luas tidak asing dengan isu buruh migran dan TKW. Bagaimana pun NTB merupakan salah satu provinsi yang menjadi kantong besar PMI.
Secara umum dapat diidentifikasi ada tiga hal yang menjadi persoalan PMI. Pertama; persoalan sebelum berangkat. Kedua; persoalan ketika pekerja migran ada di negara tempat bekerja. Ketiga; persoalan usai menjadi pekerja migran.
Ketiga persoalan terdahulu jelas bukanlah masalah yang mudah untuk diuraikan satu persatu lewat tulisan ini, namun setidaknya didapatkan gambaran bahwa persoalan-persoalan (PMI) merupakan persoalan yang kompleks, membutuhkan penyelesaian komperhensif melibatkan banyak pihak. Misalnya persoalan sebelum berangkat ke luar negeri ada beberapa hal yang harus diperhatikan calon PMI seperti apa kemampuan yang dimiliki, apakah sesuai dengan yang dibutuhkan di sana, berapa lama kontraknya, berapa gajinya dan seterusnya. Semua persoalan sebelum berangkat harus jelas dan selesai barulah calon PMI bisa mengurus dokumen-dokumen lain.
Jika persoalan-persoalan sebelum keberangkatan sudah dapat diselesaikan maka persoalan-persoalan yang ada di luar negeri relative lebih mudah nantinya diselesaikan. Bagaimana pun persoalan di luar negeri sering kali di sebabkan berasal dari sebelum keberangkatan. Misalnya calon PMI mau kerja tetapi paspornya tidak memenuhi syarat karena dipaspor tertulis paspor wisata.
Di sisi lain calon PMI harus merupakan orang yang berpendidikan. Minimal bisa membaca sehingga tidak menjadi korban penipuan orang lain yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Tidak berhenti dikemampuan membaca. Seorang calon PMI tentu juga membutuhkan pendampingan orang lain yang berpengalaman di dalam mengurus dokumen-dokumen untuk ke luar negeri.
Hal ini sangat urgen untuk menghindari berbagai macam kesalahan-kesalahan dokumen, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari. Bagaimana pun mencegah masalah lebih baik dari pada mendatangkannya. Apalagi permasalahnnya timbul setelah berada di luar negeri. Tentunya ini yang membuat repot dan kadang membuat sengsara.
Selanjutnya masalah setelah menjadi PMI. Tidak mungkin juga PMI itu akan terus menerus bekerja di luar negeri. Mereka akan pulang ke rumah mereka (NTB).
Dengan demikian diperlukan pula treatment bagaimana cara agar setelah menjadi PMI berdaya, mandiri dan sejahtera. Bagaimana pun PMI mempunyai keluarga. Keluarga PMI bisa menjadi peluang sekaligus tantangan. Peluang bila mana keluarga PMI yang ditinggal kerja di luar negeri faham bagaimana mengelola remintance (uang gaji PMI yang dikirimkan ke kampung halaman). Sebaliknya remitance bisa lenyap, tidak bersisa jika tidak dikelola dengan baik.
Peran Pemerintah
Jelas peran pemerintah mempunyai proporsional yang besar untuk melakukan intervensi dengan berbagai macam instrument, regulasi dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengawal, melindungi dan memberdayakan para PMI. Dalam pada itu selalu ada celah bagi perbaikan dan penyempurnaan hal-hal yang belum selesai agar bisa meminalisir bahkan meniadakan berbagai masalah PMI.
Termasuk bagaimana cara memberdayakan perempuan NTB agar bisa mandiri sebagai keluarga PMI atau ketika ia sendiri (perempuan) sebagai pelaku PMI. Kerja sama pemberdayaan itu bisa dilakukan melibatkan pemerintah, NGO dengan jaringannya yang sudah mendunia, dan masyarakat luas. Dengan kerjasama tiga pihak banyak cara yang bisa ditempuh untuk pemberdayaan PMI khususnya PMI perempuan dan keluarganya.
Salah satu program yang bisa dilakukan untuk pemberdayaan PMI adalah dengan mendirikan koperasi PMI yang anggota-anggotanya terdiri dari para mantan PMI dan keluarganya. PMI nya sendiri banyak yang sudah purna lalu bisa dikoordinir untuk bersama -sama membangun koperasi. Kekhasan koperasi PMI ini melekat adanya pendampingan di dalam birokrasinya. Setiap anggota koperasi didampingi dalam mengelola keuangan agar bisa berkembang. Bahkan akan disuntik permodalan pula agar segera bisa berproduksi.
Dengan pendekatan demikian akan ada langkah maju bagi PMI yang sudah selesai bekerja dan sekaligus ada pendampingan keluarga PMI. Dari yang tadinya tidak paham literasi keuangan menjadi paham. Dari yang tadinya PMI dan keluarganya konsumtif menjadi produktif. Dari yang tadinya bingung bagaimana membuat jaringan pasar menjadi ada jaringannya dan seterusnya.
Harapannya jika nanti Ummi Rohmi ditaqdirkan sebagai gubernur program-program pemberdayaan PMI khususnya perempuan dan keluarga nya dapat diperbanyak dan ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana pun tinggi rendahnya tingkat pemberdayaan akan mempengaruhi kemandirian atau kebergantungan perempuan itu sendiri. Jika tidak ada pemberdayaan atau kurang nya pemberdayaan maka perempuan-perempuan NTB akan banyak yang mengalami masalah.Termasuk dengan cara terus -menerus menjadi PMI di luar negeri yang kost sosial-ekonomi nya pun sangat mahal.
Harapan besar akan tuntasnya persoalan PMI perempuan dibebankan pada pemimpin perempuan. Bagaimana pun pemimpin perempuan dapat merasakan bagaimana posisi perempuan yang ideal dilihat dari hubungannya dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga, lingkungan dan masyarakat. Dengan kepemimpinan perempuan diyakini akan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan PMI yang didalamnya juga perempuan terlibat sebagai aktornya. Keyakinan itulah yang membuat teman sy yang sangat kritis dan maju itu memilih mendukung dan mengkampayekan Ummi Rohmi untuk sebagai gubernur NTB 2024-2029.(Ramli/Mji)
