Tanimbar.Mediajurnalindonesia.Id – Kami Paslon nomor urut 1 dengan jargon Barsi Bro “Adolof Bormasa dan Henrikus Serin,” yang diusung oleh Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memiliki warna rambut yang tentunya tidak dibuat-buat hitam putih, namun tidak abu-abu untuk seantero maayarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Itulah niat hati yang tulus untuk membangun Tanimbar kedepan yang lebih baik dan Tanimbar sudah harus berubah serta keluar dari kemelut ini. Hal ini disampaikan oleh paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Bormasa – Serin kepada wartawan media ini Selasa, 28/10/2024
Kami paslon nomor urut 1 Bormasa Serin dan tim kampanye dimana berada disejumlah desa yang tersebar di daerah ini, dalam kampanye dialogis, selalu memberikan pendidikan politik yang jujur dan bersih serta menyampaikan ide, gagasan, dan program perioritas, sasaranya adalah untuk melakukan perubahan, serta mengayomi seantero masyarakat Tanimbar menuju Tanimbar baru yang maju, sejathera dan beradat.
Lebih lanjut kata seorang tim kampanye Bersi Bro Ofel, di tanggal 27 November mendatang, SALAH pilih, menyesal kemudian. Memilih kepala daerah berarti menitipkan arah pembangunan daerah ke depan, yang juga menyangkut hajat hidup orang banyak, termasuk kita. Kualitas adalah nomor satu. Utamanya, gagasan dan agenda kerja bukan politik transaksional dan politisasi identitas. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 adalah momentum untuk koreksi dan perbaikan daerah kedepan yang lebih baik. Tentukan ke mana daerah kita akan melangkah.
Beberapa tahun berjalan, kita sebagai warga Tanimbar, tentu sudah merasakan sendiri bahwa perkembangan daerah ini. Mengalami kemunduran, jalan di tempat dan, atau berproses menuju kemajuan. Hal ini perlu direnungkan baik-baik, mengapa? Penentu pemimpin Daerah ini ada ditangan rakyat.
Sebagai contoh kongkrit, yang dihadapi Kabupaten kita saat ini, sangat terkesan buruk, karena secara nasional Kepulauan Tanimbar dikategori sebagai miskin ekstrim nomor urit dua dari terakhir di Provinsi Maluku. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita masyarakat Tanimbar, bahwa siapakah Kepala Daerah kita nanti yang bisa menyelamatkan Tanimbar? Menurut ofel hanya paslon nomor urut 1 Bormasa -Serin, mengapa?
“Pada paslon tersebut ketika dianlisa dari rekam jejak tentu tidak ada masa lalu yang menjanggal perjalanan politik mereka, paslon ini, ketika dilihat dari sudut pandang keluarga, buhar yang Tuhan percayakan semuanya sudah berhasil dan sudah punya penghasil tersendiri. Sehingga ketika adanya kepercayaan masyarakat Tanimbar kepada Paslon nomor urut 1 dalam hal ini ADOLOF BORMASA – HENRIKUS SERIN, menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 5 tahun kedepan tentu saja akan bekerja keras demi kesejatheran masyarakat dalam bentuk apapun.
Tentu terasa sendiri soal selama beberapa tahun sebelumnya apa benar daerah/kabupaten ini, berjalan di tempat atau bahkan berjalan mundur. Patut dipertanyakan peran kepala daerah sebagai nakhodanya. Dia adalah kunci sekaligus penentu arah dari pembangunan suatu daerah. Apakah dia telah membawa daerah ke jalan yang “benar”?
Kita sebagai pemilih juga perlu berefleksi. PadaPilkada-Pilkada lalu, pemimpin seperti apa yang kita pilih dan bagaimana cara kita memilihnya. Penting untuk tidak melulu menyalahkan kinerja sang pemimpin, tapi juga mengoreksi cara kita berpolitik selama ini, sehingga melahirkan pemimpin terpilih seperti itu. Kilas balik ke lima bahkan beberapa tahun sebelumnya, praktik politik kita begitu identik dengan politik transaksional dan politisasi identitas.
Tergulung dalam spiral korupsi Mereka yang main-main dalam demokrasi akan mendapat “karma”-nya langsung. Saya menyebutnya spiral korupsi, yang saling kelindan satu dan lainnya. Praktik-praktik culas ini akan melahirkan pemimpin korup yang sangat berpotensi menyelenggarakan pemerintahan secara korup. Jika sudah begini, kebijakan publik sebagai output¬ pun akan korup. Masyarakat tidak dapat merasakan kebijakan itu. Ujungnya, kesejahteraan semakin di atas angan. Baik politik transaksional, politisasi identitas, maupun manipulasi kewenangan, sangat jelas mengeksploitasi kemiskinan, emosional, dan ketidak pahaman warga.(Saily)
