Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Proses pembiayaan kontingen Lombok Utara pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) sempat menghadapi tantangan serius akibat lonjakan jumlah atlet dan ofisial yang diberangkatkan.
Keterbatasan anggaran pada tahap awal membuat panitia harus mencari solusi agar kebutuhan akomodasi, konsumsi, dan logistik seluruh kontingen tetap dapat terpenuhi.
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, Murahadi, S.Pd., mengatakan persoalan pendanaan telah muncul sejak awal masa persiapan. Situasi tersebut baru sedikit mereda setelah dana talangan sebesar Rp500 juta berhasil dicairkan menjelang keberangkatan kontingen.
Menurut Murahadi, saat itu kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi sebenarnya mencapai lebih dari Rp600 juta. Dana talangan yang tersedia kemudian diprioritaskan untuk menyelesaikan pembayaran akomodasi hotel senilai Rp265 juta serta memenuhi kewajiban pembayaran uang saku atlet.
“Per hari ini, persoalan pendanaan yang paling mendesak sudah dapat kami atasi sementara,” ujarnya usai acara pelepasan, Jumat (10/7/2026).
Selain persoalan pembiayaan, panitia juga menanggapi polemik pengadaan tas atlet yang sempat menjadi sorotan di media sosial. Murahadi menjelaskan bahwa sejak awal panitia menetapkan estimasi harga sebesar Rp100.000 per tas berdasarkan jumlah peserta yang saat itu diperkirakan hanya sekitar 180 atlet.
Namun, di tengah proses persiapan terjadi perubahan petunjuk teknis (juknis) pada sejumlah cabang olahraga yang berdampak pada bertambahnya kuota atlet. Salah satu contohnya terjadi pada cabang marching band atau drum band yang kuotanya meningkat dari 11 menjadi 22 atlet. Kondisi serupa juga terjadi pada cabang futsal dan beberapa nomor beregu lainnya yang membutuhkan tambahan pemain cadangan.
Perubahan tersebut menyebabkan jumlah atlet meningkat menjadi 255 orang. Jika ditambah dengan para ofisial, total kontingen yang diberangkatkan mencapai 303 orang atau bertambah sekitar 80 orang dibandingkan rencana awal.
Penambahan jumlah personel itu berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran, mulai dari biaya penginapan, konsumsi, hingga uang saku atlet.
Murahadi menjelaskan, keterlambatan pencairan anggaran juga dipengaruhi mekanisme pengelolaan keuangan pemerintah. Berbeda dengan dana hibah yang dapat dicairkan di awal kegiatan, anggaran yang bersumber dari instansi pemerintah baru dapat dibayarkan setelah kegiatan berjalan dan seluruh pengeluaran dilengkapi bukti fisik sebagai dasar penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
“Kalau nilainya hanya Rp100 juta atau Rp200 juta masih bisa kami tanggulangi. Namun karena kebutuhan kali ini cukup besar, mekanisme administrasi tersebut menjadi tantangan yang cukup berat,” katanya.
Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Porprov dan Bupati Cup mencapai Rp1,4 miliar. Dalam penyusunannya, anggaran kedua kegiatan tersebut digabung, termasuk alokasi Bupati Cup sebesar Rp200 juta, sehingga memengaruhi perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Salah satu pos yang mengalami perubahan cukup signifikan adalah biaya hotel. Pada rancangan awal, kebutuhan akomodasi diperkirakan sebesar Rp190 juta. Namun setelah terjadi penambahan jumlah atlet dan ofisial, realisasi biaya meningkat menjadi Rp265 juta.
Hingga kini panitia masih menunggu pencairan anggaran tahap berikutnya sekitar Rp700 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi kewajiban kepada sejumlah vendor, pengurus KONI, serta membiayai akomodasi tim pengawas yang hingga saat ini belum seluruhnya memperoleh fasilitas penginapan.
Meski masih menghadapi keterbatasan anggaran, panitia memastikan seluruh kebutuhan atlet dan ofisial tetap menjadi prioritas utama selama pelaksanaan Porprov berlangsung. Mereka juga berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang dihadapi mengingat perubahan jumlah kontingen terjadi setelah adanya penyesuaian regulasi dari beberapa cabang olahraga.(D)
Tinggalkan Balasan