Jawa Timur, Mediajurnalindonesia.id – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri peresmian operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Koperasi Desa Anggrek, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kehadiran Menhan dalam acara tersebut mencerminkan dukungan penuh Kementerian Pertahanan terhadap program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ketahanan negara melalui penguatan ekonomi rakyat berbasis desa. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan koperasi sebagai instrumen keadilan ekonomi sekaligus fondasi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan wahana pemerataan kesejahteraan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

“Koperasi adalah tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dengan memperkuat koperasi desa, kita memperkuat fondasi bangsa,” ujar Prabowo sebagaimana dilansir dari rilis resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres).

Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo, yang menjadi simbol dimulainya operasional koperasi secara serentak di 1.061 desa/kelurahan di berbagai wilayah. Mekanisme ini dirancang untuk memperkuat tiga pilar utama: distribusi pangan yang lebih merata, akses pembiayaan yang inklusif bagi pelaku usaha mikro, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.

Menhan Sjafrie, dalam kesempatan tersebut, menekankan bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga melalui ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput.

“Desa yang sejahtera adalah benteng pertama ketahanan negara. Koperasi Merah Putih menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan hal tersebut,” tutur Sjafrie.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah mengonsolidasikan potensi ekonomi lokal agar lebih terintegrasi dengan rantai pasok nasional. Dengan dukungan infrastruktur digital dan pendampingan teknis, koperasi-koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar, serta menciptakan lapangan kerja di pedesaan.

Kepala BPMI Setpres dalam keterangannya menyatakan bahwa operasionalisasi tahap awal ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas program.

“Evaluasi akan mencakup aspek tata kelola, dampak ekonomi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Hasilnya akan menjadi dasar perluasan program ke tahap berikutnya,” jelasnya.

Ke depan, pemerintah menargetkan ekspansi program koperasi desa ke seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sinergi antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi desa yang berkeadilan.

Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, masyarakat desa kini memiliki akses lebih luas terhadap modal, pasar, dan teknologi tiga elemen kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif. Sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo, jalan menuju Indonesia Emas 2045 dimulai dari desa yang kuat, mandiri, dan sejahtera.(Red)