Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si, di Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (18/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi antara jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (Pemda KLU) dan Kemendagri, khususnya membahas isu-isu aktual mengenai pengelolaan keuangan daerah, efisiensi anggaran, dan penataan birokrasi.
Dalam sambutannya, Bupati Najmul Akhyar menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kehadiran Dirjen Keuda Kemendagri beserta rombongan.
“Kehadiran Pak Dirjen membawa banyak informasi yang bisa kami pelajari, terutama terkait kebijakan pusat dalam efisiensi anggaran agar pelayanan publik tetap optimal,” ujar Najmul.
Bupati menambahkan, Pemda KLU terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui penguatan inovasi daerah di berbagai sektor, seperti pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan ekspor komoditas unggulan.
“Beberapa waktu lalu kami telah melaksanakan business matching ekspor cengkeh dan mete dengan nilai transaksi mencapai Rp11,2 miliar,” ungkap Najmul.
Sementara itu, Dirjen Keuda Kemendagri, Agus Fatoni, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang dinilai proaktif dan terbuka dalam mencari solusi atas berbagai tantangan daerah.
“Pertemuan seperti ini sangat penting dilakukan. Ini menunjukkan komitmen dan semangat Pemda KLU untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat,” kata Fatoni.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan berbasis data. Menurutnya, pembaruan data menjadi salah satu kunci agar daerah dapat memperoleh alokasi anggaran pusat yang tepat sasaran.
“Pemerintah daerah perlu memiliki perencanaan yang matang, selaras dengan RPJMD dan visi kepala daerah. Setiap OPD juga harus mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang konkret dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Dirjen Fatoni juga menyinggung pentingnya optimalisasi di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga peningkatan pendapatan daerah melalui pajak.
“Dalam situasi efisiensi anggaran, kemandirian daerah menjadi hal yang penting. Daerah harus kreatif dalam menggali potensi lokal,” tambahnya.
Selain isu keuangan, pertemuan juga membahas pentingnya penataan birokrasi yang sejalan dengan arah kebijakan kepala daerah. Fatoni menilai, penyegaran birokrasi secara berkala perlu dilakukan agar setiap program dapat berjalan efektif.
“Evaluasi dan penyegaran birokrasi menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh perangkat daerah bergerak pada arah yang sama. Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Sekretaris Daerah KLU Sahabudin, M.Si, para Asisten Setda KLU, kepala perangkat daerah se-KLU, Direktur PDAM KLU Ramdhan Jayadi, Direktur TTB Juraidin, serta sejumlah undangan lainnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Lombok Utara.(Doel)
Tinggalkan Balasan