Lombok Tengah, Mediajurnalindonesia.id – Proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Labulia, Lombok Tengah, menuai sorotan tajam warga. Minimnya sosialisasi, tertutupnya informasi anggaran, hingga dugaan “main mata” dalam rekrutmen calon membuat warga bertanya-tanya: Ini pemilihan wakil rakyat atau arisan tertutup?
Keluhan mencuat dari sejumlah warga Dusun Bunduduk. LN, salah satu warga, mengaku kaget karena tahapan pemilihan sudah berjalan tanpa sosialisasi dann pemberitahuan jelas ke masyarakat.
“Sosialisasi ke masyarakat sangat tidak pernah, banyak warga baru tahu setelah prosesnya jalan. Kalau di desa lain, tahapan BPD diumumkan sampai ke dusun. Di Desa Labulia kok senyap dan misterius, ada apa ini,” ungkap LN, Jumat (23/5/2026).
Rapat tertutup, hasil tidak diumumkan secara terbuka.
Menurut warga, musyawarah tingkat desa memang sempat digelar. Namun hasilnya tak pernah disebarluaskan. Kondisi kecurangan ini memicu kecurigaan ada upaya menyetir proses agar calon BPD terpilih sesuai “selera” pihak tertentu.
Senada, warga berinisial SI menyebut undangan rapat pun diduga tebang pilih. “Kalaupun ada sosialisasi, yang diundang hanya kalangan tertentu. Yang hadir juga tidak ada yang berani buka suara ke publik,” katanya.
Tak hanya jadwal dan mekanisme pemilihan yang gelap, soal anggaran pun misterius. Ustadz Rabe, peserta rapat, mengaku tak tahu-menahu asal-usul dan besaran dana pemilihan BPD. “Di rapat tidak disampaikan. Kami tidak tahu sumber dan jumlah anggarannya semua misterius ,” ujarnya.
Warga menegaskan BPD adalah representasi masyarakat yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa. Karena itu, proses pemilihannya wajib demokratis dan terbuka.
“Kami hanya ingin proses yang adil dan transparan. BPD itu wakil kami,” tegas SI.
Warga lain, LK, berharap pemerintah desa membuka ruang komunikasi lebih luas agar tak muncul dugaan kepentingan terselubung. “Jangan sampai BPD jadi lembaga ‘titipan’,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Labulia, Mahjat, yang dikonfirmasi melalui Wats Appnya memilih bungkam tidak mau memberikan keterangan apa pun terkait kisruh pemilihan BPD tersebut, Kades tidak bertanggung jawab.(Ftr).
Tinggalkan Balasan