Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Barat memastikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tetap berjalan normal. Di tengah berbagai dinamika yang terjadi di daerah, Dukcapil menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan publik secara maksimal, termasuk dengan turun langsung ke desa-desa guna melakukan perekaman data kependudukan.
Kepala Dinas Dukcapil Lombok Barat Fathurahman S.Pt., M.M..,ketika ditemui diruang kerjanya, Jumat (24/7/2024) tegaskan, bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan tetap dibuka seperti biasa. Masyarakat tetap dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, hingga dokumen administrasi lainnya.
“Kami berikan pelayanan kepada masyarakat merupakan tanggung jawab yang harus tetap dijalankan tanpa terpengaruh oleh berbagai situasi yang berkembang. Karena itu, seluruh jajaran kami di Dukcapil diminta tetap fokus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan profesional,”ungkapnya.
Selain membuka pelayanan di kantor, Dukcapil Lombok Barat juga terus menggencarkan program jemput bola melalui pelayanan langsung ke desa-desa. Tahun ini, petugas dijadwalkan turun ke 77 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat untuk melaksanakan perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman maupun bagi pemula yang telah memasuki usia wajib memiliki KTP.
Dari 77 Desa di Lobar, 48 Desa yang sudah selesai dilaksanakan perekaman dan sisanya 29 Desa segera diselesaikan sebelum Desember ini, karena akan dilaksanakan pemilihan Kades secara serentak pada tanggal 9 Desember 2026.
Program tersebut bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses menuju kantor pelayanan. Dengan mendatangi desa secara langsung, diharapkan seluruh warga dapat memperoleh dokumen kependudukan secara lebih mudah tanpa harus mengeluarkan biaya transportasi maupun menempuh perjalanan yang jauh.
Kegiatan perekaman dilakukan dengan melibatkan tim pelayanan keliling yang dilengkapi perangkat perekaman mobile. Seluruh proses dilaksanakan sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan bersama pemerintah desa agar pelayanan dapat berjalan tertib dan menjangkau sasaran secara optimal.
Kadis menambahkan, Dukcapil juga mengajak pemerintah desa untuk aktif mendata masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik ataupun dokumen kependudukan lainnya. Pendataan tersebut dinilai penting agar pelayanan jemput bola benar-benar menyasar warga yang membutuhkan sehingga target kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dapat terus meningkat.
Selain perekaman bagi pemula, pelayanan keliling juga dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pembaruan data kependudukan akibat perubahan status perkawinan, perpindahan penduduk, maupun penggantian KTP yang rusak atau hilang. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan dalam satu kesempatan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil.
Kadis Dukcapil Lombok Barat menyampaikan bahwa, pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang harus tetap hadir di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh petugas diminta tetap memberikan pelayanan dengan mengedepankan prinsip ramah, cepat, akurat, dan transparan.
Melalui pelayanan jemput bola ke 77 desa tersebut, pemerintah daerah berharap cakupan kepemilikan dokumen kependudukan semakin meningkat sehingga seluruh warga memiliki identitas yang sah. Dokumen kependudukan menjadi syarat penting dalam mengakses berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga pelayanan pemerintahan lainnya.
Dengan komitmen tersebut, Dukcapil Kabupaten Lombok Barat memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Berbagai agenda pelayanan yang telah disusun tetap dilaksanakan sesuai jadwal sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak administrasi kependudukan seluruh warga, sekaligus memastikan setiap penduduk memperoleh akses layanan publik yang mudah, cepat, dan berkualitas.(Ftr).
Tinggalkan Balasan