Mataram, Mediajurnalindonesia.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, angkat suara menanggapi pandangan sejumlah akademisi yang menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) NTB Tahun Anggaran 2026 berpotensi mengalami kemandekan apabila tidak dilakukan reformasi pengelolaan anggaran.
Sudirsah menegaskan, pelaksanaan APBD tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Menurut dia, terdapat mekanisme dan tahapan yang wajib dilalui sebelum anggaran daerah dapat dieksekusi. Salah satu tahapan penting tersebut adalah evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap seluruh komponen belanja yang telah disusun oleh pemerintah daerah.
“APBD tidak bisa langsung dijalankan. Setelah disusun, seluruh item belanja terlebih dahulu dievaluasi oleh Kemendagri. Hasil evaluasi itu kemudian dibahas bersama DPRD hingga akhirnya ditetapkan melalui rapat paripurna,” kata Sudirsah, Jumat (2/1/2026).
Ia mengungkapkan, dalam proses evaluasi tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah Provinsi NTB. Salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan waktu dalam pembahasan APBD yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Menurut Sudirsah, catatan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar pembahasan APBD ke depan dapat dilakukan secara lebih tepat waktu. Ia menekankan, keterlambatan pembahasan berpotensi menimbulkan dampak luas, terutama pada sektor-sektor strategis.
“Jika pembahasan tidak tepat waktu, dampaknya akan terasa di berbagai sektor, khususnya infrastruktur yang sering kali mengalami keterlambatan pelaksanaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sudirsah menjelaskan bahwa APBD NTB 2026 telah memuat berbagai program prioritas daerah, antara lain pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor pariwisata agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Oleh karena itu, pembahasan APBD telah dilakukan secara paripurna agar dapat segera dieksekusi.
Ia berharap, pelaksanaan APBD 2026 dapat dimulai sejak awal tahun sehingga tidak mengganggu kesinambungan program pembangunan. “Targetnya Januari ini sudah mulai dieksekusi, sekitar pertengahan Januari,” kata dia.
Sudirsah pun menyatakan optimismenya bahwa APBD NTB 2026 akan menjadi anggaran yang sehat, terukur, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
“Semoga seluruh harapan dan kebutuhan masyarakat dapat terjawab melalui APBD 2026,” ujarnya.(AB)
Tinggalkan Balasan