Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Giri Sasak ke-15 menjadi momentum refleksi tidak hanya bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melihat kembali arah kebijakan pembangunan desa. Hal tersebut mengemuka saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), Tgh. Ibnu Kholil, hadir dan menyapa masyarakat Lombok Barat dalam acara puncak peringatan HUT yang dirangkaikan dengan zikir dan doa bersama, Selasa malam (30/12/2025).
Kegiatan yang berlangsung khidmat di Aula Kantor Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ini dihadiri Kepala Desa Giri Sasak beserta seluruh perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta ratusan warga setempat. Acara juga diisi dengan tausiah kebangsaan dan keagamaan oleh penceramah kondang Tgh. Hulaimi Umar Batu Nyale dari Lombok Tengah, yang mengajak masyarakat menjadikan usia ke-15 Desa Giri Sasak sebagai tonggak penguatan iman, persatuan, dan kemandirian desa.
Dalam suasana religius dan penuh kekeluargaan tersebut, Ibnu Kholil menekankan bahwa peringatan hari jadi desa bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan desa serta tantangan yang dihadapi ke depan, khususnya dalam konteks kebijakan fiskal nasional.
Usai kegiatan, saat diwawancarai sejumlah wartawan, Ibnu Kholil secara terbuka menanggapi isu Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan ini dinilai mengalami pengurangan. Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap kemampuan daerah dan desa dalam melaksanakan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPD RI telah menyampaikan aspirasi daerah kepada pemerintah pusat agar kebijakan pemangkasan TKD dapat dikaji ulang secara lebih adil dan proporsional.
“Kami di DPD RI sudah menyampaikan kepada pemerintah agar Dana Transfer ke Daerah ini tidak dipotong. Dampaknya sangat besar, bukan hanya terhadap pembangunan daerah, tetapi juga pada realisasi janji-janji politik kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi,” ujar Ibnu Kholil.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa DPD RI menerima banyak masukan dari kepala daerah yang mengeluhkan keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer. Meskipun pemerintah pusat beralasan bahwa pemotongan tersebut diimbangi dengan berbagai program nasional yang langsung menyentuh daerah, Ibnu Kholil menilai pendekatan tersebut tidak bisa diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah pusat tidak boleh memukul rata semua daerah. Daerah yang secara fiskal relatif kuat mungkin bisa menyesuaikan, tetapi untuk daerah seperti NTB yang masih sangat membutuhkan dukungan dana pusat, seharusnya ada kebijakan khusus dan keberpihakan,” tegasnya.
Selain TKD, Ibnu Kholil juga menyoroti menurunnya alokasi Dana Desa yang semakin mempersempit ruang gerak pemerintah desa dalam melakukan pembangunan. Ia menyebut, kebijakan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejak masa pandemi Covid-19 hingga kini belum sepenuhnya dikembalikan ke skema awal, sehingga berdampak pada keterbatasan anggaran pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.
“Banyak kepala desa menyampaikan keluhan kepada saya. Saat kampanye mereka berjanji membangun jalan, fasilitas umum, dan program pemberdayaan, tetapi sekarang Dana Desa semakin berkurang. Sementara di sisi lain, banyak kebijakan strategis masih ditentukan dari pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Ibnu Kholil mengajak desa-desa untuk tidak semata bergantung pada dana pemerintah. Ia mendorong penguatan kemandirian ekonomi desa melalui berbagai program alternatif, salah satunya Koperasi Merah Putih yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan tata kelola yang baik.
“Kunci keberhasilan koperasi adalah kejujuran dan pengelolaan yang profesional. Jangan sampai masyarakat pesimis, apalagi jika modalnya berbasis pinjaman. Jika dikelola dengan baik, saya yakin koperasi ini bisa menjadi harapan besar bagi desa-desa di NTB,” katanya.
Sebagai anggota DPD RI Komite III yang membidangi urusan desa, pemerintahan daerah, dan keuangan daerah, Ibnu Kholil juga mengajak pemerintah desa untuk lebih aktif dan proaktif dalam menyampaikan aspirasi pembangunan kepada pemerintah pusat dan lembaga perwakilan.
Ia mendorong desa-desa untuk tidak ragu menyusun dan mengajukan proposal program, baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Silakan buat proposal sebanyak-banyaknya. Kirim seribu proposal pun tidak masalah. Siapa tahu dari seribu itu ada puluhan yang terealisasi. Yang penting kita terus berikhtiar, berjuang, dan tidak lelah memperjuangkan kepentingan masyarakat desa,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-15 Desa Giri Sasak pun ditutup dengan doa bersama, sebagai ungkapan syukur atas perjalanan desa selama 15 tahun sekaligus harapan agar Desa Giri Sasak ke depan semakin maju, mandiri, dan sejahtera di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks.(Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan