Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Perdebatan mengenai solusi penyediaan air bersih bagi kawasan wisata Gili Trawangan dan Gili Meno kembali menghangat. Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) menilai kritik Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Utara terhadap penggunaan teknologi penyulingan air laut atau sea water desalination melalui sistem beach well justru menunjukkan cara pandang yang belum mengikuti perkembangan teknologi.
Ketua GRB, Bimbo Asmuni, mengatakan penyediaan air bersih melalui teknologi penyulingan air laut merupakan pilihan yang lebih rasional dibanding membangun jaringan pipa air menuju kawasan Gili. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas pandangan Ketua Komisi II DPRD yang sebelumnya menilai kebijakan penggunaan beach well dilakukan secara terburu-buru.
“Komisi II seharusnya berpikir secara modern, bukan berpikir ke belakang lagi,” kata Bimbo dalam pernyataannya, Sabtu (4/7/2026).
Menurut dia, teknologi penyulingan air laut bukan lagi konsep baru. Sejumlah negara dan daerah, seperti Batam, Singapura, Brunei Darussalam, negara-negara Timur Tengah hingga beberapa kawasan di Eropa, telah lama memanfaatkan teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
Bimbo menilai pilihan itu merupakan solusi yang saling menguntungkan karena mampu menjawab persoalan keterbatasan sumber air tawar tanpa membebani daerah lain sebagai pemasok.
Di sisi lain, ia mempertanyakan fokus kritik yang hanya diarahkan pada proyek penyediaan air bersih. Menurutnya, persoalan lingkungan di Lombok jauh lebih kompleks karena perubahan fungsi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan kopi dan kakao juga terus berlangsung.
“Persoalan itu juga seharusnya menjadi perhatian para pemerhati lingkungan,” ujarnya.
Ia mengatakan pembangunan jaringan pipa air memang tetap dapat menjadi pilihan pemerintah. Namun, menurutnya, setiap kebijakan seharusnya mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan perkembangan teknologi, bukan semata mempertahankan pendekatan lama.
Bimbo juga membantah anggapan bahwa pembangunan proyek TCN maupun infrastruktur lain menjadi penyebab utama kerusakan lingkungan di kawasan wisata Gili. Ia justru menilai tekanan terhadap ekosistem pesisir telah berlangsung jauh sebelum proyek-proyek tersebut berjalan.
Menurut dia, meningkatnya aktivitas kapal cepat, limbah dari daratan yang bermuara ke laut, hingga tingginya intensitas aktivitas wisata ikut berkontribusi terhadap kerusakan terumbu karang.
“Kalau kita mau adil melihat persoalan ini, pariwisata juga memiliki dampak terhadap habitat laut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menyentil narasi yang selama ini lebih banyak menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Bimbo menilai persoalan ekologis di kawasan wisata seharusnya dipandang secara menyeluruh, bukan hanya menyasar satu proyek tertentu.
Meski demikian, ia mengakui sektor pariwisata tetap menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Lombok Utara. Karena itu, menurutnya, tuntutan agar kawasan Gili kembali sepenuhnya pada konsep kearifan lokal tanpa pembangunan merupakan gagasan yang sulit diwujudkan apabila aktivitas pariwisata tetap dipertahankan.
“Kalau ingin kembali sepenuhnya pada kearifan lokal, jangan ada pariwisata di Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Bimbo menilai keberadaan fasilitas penyulingan air laut justru akan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ketersediaan air bersih diyakini dapat mendukung kegiatan usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, hingga memperluas akses pendidikan karena kemampuan ekonomi keluarga ikut meningkat.
Di akhir pernyataannya, Bimbo menegaskan teknologi beach well bukan lagi sekadar wacana, melainkan solusi yang telah tersedia dan dapat diterapkan.
“Solusinya sudah nyata. Ketua Komisi II harus memahami apa itu solusi. Adanya beach well itu merupakan solusi,” pungkasnya.(D)
Tinggalkan Balasan