Sumbawa Barat.Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2026 yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat, bertempat di Aula Paserang Lantai III Gedung Graha Praja Setda Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh kepala desa, lurah, serta perangkat terkait se-Kabupaten Sumbawa Barat ini dibuka secara langsung oleh Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si.
Dalam sambutannya, Bupati Amar menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap proses pengelolaan dana desa. Menurutnya, pengelolaan anggaran desa tidak cukup hanya fokus pada pelaksanaan kegiatan semata, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Setiap program pembangunan desa harus dikelola secara bertanggung jawab, terukur, dan tepat sasaran. Karena itu evaluasi secara berkala menjadi sangat penting agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Amar.
Ia juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah desa agar dalam pengelolaan keuangan senantiasa berpedoman pada regulasi yang berlaku. Menurutnya, tata kelola yang baik tidak hanya dinilai dari terserapnya anggaran, melainkan dari sejauh mana program yang dijalankan mampu menghasilkan output dan outcome yang jelas dan terukur.
Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga strategis, di antaranya Anggota Komite IV DPD RI, BPKP Perwakilan NTB, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat. Para narasumber menyampaikan materi seputar pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Amar juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Barat atas kolaborasi dan dukungan dalam penyelenggaraan workshop tersebut. Ia menilai kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa agar semakin profesional dalam menjalankan tata kelola pemerintahan desa.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP NTB, Tri Gunawan, S.E., menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara optimal sekaligus mendorong pemerintah desa mampu memetakan potensi lokal menjadi sumber ekonomi produktif yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat drh. Hairul, M.M., para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berharap pengelolaan keuangan desa semakin berkualitas, transparan, serta mampu menjadi fondasi utama dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(zak)
Tinggalkan Balasan