Bupati Lombok Utara Buka Rakor Penanganan Sampah di Gili Matra

Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Sampah di kawasan Gili Matra (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Kamis (23/10/2025). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satker Gili Matra, bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, bertempat di Kantor Bupati Lombok Utara.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, SP., M.Si, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU, Husnul Ahadi, S.KM, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Bupati Najmul menekankan pentingnya perhatian serius terhadap pengelolaan sampah di kawasan Gili Matra yang menjadi salah satu aset utama Kabupaten Lombok Utara.

“Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air merupakan aset terbesar yang kita miliki. Karena itu, permasalahan sampah di kawasan ini harus disikapi secara serius dan bersama-sama,” ujar Najmul.

Ia menyebutkan, persoalan sampah di Gili Matra disebabkan oleh sejumlah faktor, di antaranya keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Najmul berharap kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan tersebut.

Sementara itu, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP, Dr. Ahmad Aris, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program nasional “Laut Sehat, Bebas Sampah 2029.”

“Kolaborasi dan koordinasi ini dilakukan agar laut Indonesia bebas sampah pada tahun 2029,” kata Aris.

Menurutnya, Gili Matra masih menjadi salah satu daerah konservasi yang dikelola langsung oleh KKP. Karena itu, KKP hadir untuk bersinergi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan.

Dr. Aris menjelaskan, program bebas sampah laut mencakup pengelolaan sampah yang berasal dari muara sungai, kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, pelabuhan, serta aktivitas di laut. Gili Matra, katanya, akan menjadi model pengelolaan sampah di pulau kecil bagi wilayah lain di Indonesia karena memiliki karakteristik sebagai kawasan konservasi dan pariwisata.

Sebagai langkah awal, KKP akan melakukan pemetaan data untuk menentukan intervensi pengelolaan yang tepat sasaran. Selain itu, KKP juga akan memberikan bantuan alat insinerator yang telah melalui uji kelayakan agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan mencegah penumpukan ekstrem.

“Gili Matra diharapkan menjadi kawasan zero waste, dimulai dari penyelesaian sampah yang menumpuk hingga pengelolaan sampah yang baru. Ke depan, kami juga berharap pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi berupa peraturan bupati untuk memperkuat tata kelola sampah di Lombok Utara,” tutur Aris.

Dengan kerja sama lintas lembaga dan dukungan regulasi daerah, pemerintah berharap Gili Matra dapat menjadi contoh nyata penerapan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata dan konservasi Indonesia.(Doel)