Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id- Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH, Kukuhkan Kepengurusan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) KLU Periode 2024-2027. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penyusunan Roadmap FPRB dan dihadiri Kalak BPBD KLU, M. Zaldy Rahadian, ST., Perwakilan SKPD terkait serta undangan lainnya, yang berlansung di Lotara Point, Senin (04/11/2024).
Adapun kepengurusan FPRB KLU, Budiawan SH., sebagai Ketua, Wakil Ketua Asmadi, Sekretaris Marianto dan Samsul Muhyin. Selain itu, FPRB KLU dibantu oleh beberapa Divisi, seperti Divisi Advokasi dan Kerjasama Kelembagaan, Divisi Pengembangan Sumber Daya serta Divisi Litbang dan Publikasi.
Dalam laporannya, Ketua FPRB KLU, Budiawan, SH menyampaikan, sesuai dengan hasil musyawarah bersama yang dilakukan beberapa bulan lalu, telah disepakati penunjukan dirinya sebagai Ketua FPRB KLU Masa Bhakti 2024-2027.
“Dalam kepengurusan FPRB yang sekarang masih diisi oleh kepengurusan FPRB sebelumnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kolaborasi dalam mengatasi kebencanaan di KLU,” tuturnya.
Budiawan menjelaskan, terkait dengan kegiatan yang dilakukan tertuang dalam sebuah regulasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 5 tahun 2013. Inilah yang nantinya menjadi substansi, sehingga bisa melakukan kerja-kerja teknis dan bersinergi dengan pihak terkait, termasuk juga dengan pemerintah desa.
Dalam pelaksanaan beberapa kegiatan maupun kegiatan penyusunan roadmap, kata Budiawan, FPRB KLU banyak dibantu serta didampingi oleh Siap Siaga bencana kemitraan Indonesia Australia dan Pemerintah Daerah.
“Dengan terbentuknya kepengurusan yang baru diharapkan mampu bekerja bersama dalam melaksanakan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan,” ucapnya.
Sementara itu, Kalak BPBD KLU, Zaldy Rahadian mengatakan, kepengurusan FPRB KLU sebagai wadah untuk bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan memejam kebencanaan di Lombok Utara. Disamping itu, nantinya sebagai mitra Pemerintah Daerah melayani masyarakat terkait dengan kebencanaan.
“Dari 14 bencana di Indonesia, 11 diantaranya ada di daerah kita, baik alam dan non alam dengan tingkat resiko bencana yang masih sangat tinggi di KLU,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati Djohan juga menuturkan, sebagai daerah yang rentan terhadap bencana, KLU memiliki tantangan besar dalam mengelola resiko bencana. Sebelumnya, Lombok Utara mengalami berbagai bencana alam maupun non alam yang berdampak bagi masyarakat dan perekonomian.
“Penyusunan Roadmap ini adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem pengurangan resiko bencana yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurutnya, Roadmap sebagai panduan bagaimana tata kelola yang lebih baik dalam menghadapi dan mengurangi dampak bencana.
“Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat menciptakan sistem yang bersifat responsif terhadap bencana dan juga proaktif dalam upaya mitigasi,” pungkasnya.
Selain itu, kata Djohan, jika dilihat dari lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan sangat lengkap. Baik dari pemerintah maupun relawan sudah terbentuk.
Lebih lanjut, menurut Djohan, pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang tentunya bisa membuat kesadaran dan pengetahuan tentang resiko bencana.
“Pengurus FPRB diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana melalui berbagai program dan kegiatan,” harapnya.
“Jadikan momentum ini untuk berdiskusi secara aktif, saling bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah strategis yang akan membawa dampak positif bagi masyarakat KLU,” tutupnya.(Doel)
