Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lombok Utara (KLU), Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi memulai kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026/2027, Senin (2/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kompleks Sekolah Rakyat, Dusun Amor-Amor, tersebut menandai dimulainya penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Peresmian MPLS dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
Kehadiran Sekolah Rakyat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dan akses pendidikan.
Sejumlah pejabat yang hadir antara lain Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Wiwit Widiansyah, serta anggota DPR RI Nanang Samodra, Lale Syifaun Nufus, dan Abdul Hadi.
Turut hadir Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar, Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan Kabupaten Lombok Utara, Kepala BPKP Provinsi NTB Adrian Puspawijaya, Sekretaris Daerah Lombok Utara Shabuddin, serta Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Syafrudin.
Dalam sambutannya, Kepala Sentra Paramita Kementerian Sosial RI Arif Rohman menjelaskan, Sekolah Rakyat secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang menghadapi keterbatasan, baik dari sisi ekonomi maupun capaian akademis.
Menurut Arif, kondisi anak-anak dapat dikelompokkan ke dalam empat kuadran berdasarkan kondisi ekonomi keluarga dan kemampuan akademis. Anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan capaian akademis rendah yang berada pada kuadran keempat menjadi sasaran utama program Sekolah Rakyat.
” Sekolah Rakyat dirancang untuk merangkul anak-anak di kuadran keempat agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Di sini tidak ada istilah drop out (DO). Kami bekerja sama dengan Sentra Rehabilitasi Sosial untuk membina dan mendampingi tumbuh kembang mereka,” ujar Arif.
Ia menambahkan, program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri.
Ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten di Indonesia. Setiap sekolah direncanakan memiliki kapasitas hingga 2.000 peserta didik.
Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah membutuhkan lahan seluas 5–10 hektare dengan perkiraan anggaran Rp250 miliar hingga Rp300 miliar untuk setiap sekolah.
Selain menyediakan pendidikan, pemerintah juga memberikan berbagai fasilitas secara gratis kepada peserta didik. Fasilitas tersebut meliputi asrama, konsumsi harian, laptop, seragam sekolah, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi NTB, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menghadirkan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lombok Utara.
Menurut Najmul, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Program tersebut juga menjadi bentuk kehadiran negara dalam memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar tanpa dibatasi latar belakang sosial maupun kondisi ekonomi keluarga.
“Kami memandang program ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga dalam menyiapkan generasi masa depan yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing,” katanya.
Najmul juga berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang. Ia meminta seluruh tenaga pendidik memberikan pendampingan secara optimal dengan memperhatikan potensi, karakter, serta kebutuhan setiap peserta didik.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan dan harkat serta martabat keluarga.
Iqbal menyatakan Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. Ia juga mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.
Kepada para peserta didik, Iqbal berpesan agar tetap percaya diri, bersemangat dalam belajar, dan tidak merasa rendah diri akibat kondisi ekonomi keluarga.
“Kalian memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berprestasi. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dari Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor ini, insyaallah akan lahir generasi unggul yang memberikan kontribusi besar bagi daerah, bangsa, dan negara,” ujar Iqbal.
Dengan dimulainya MPLS Tahun Pelajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh pendidikan formal, tetapi juga ruang pembinaan karakter, pengembangan potensi, dan pemberdayaan anak-anak.
Melalui pendekatan pendidikan dan pendampingan tersebut, pemerintah berharap peserta didik dapat tumbuh menjadi generasi yang mandiri, berkualitas, serta memiliki daya saing untuk berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional.(D)
Tinggalkan Balasan