Lombok Tengah, Mediajurnalindonesia.id ‐ Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri S.IP.,M.AP., diwakili wakil bupati Dr.H.M.Nurisiah S. Sos.M.Si.menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mempercepat pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Wabup sampaikan hal tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan agenda penyampaian jawaban kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Gedung Rapat Utama DPRD Lombok Tengah, Rabu (17/6/2026).

Dalam pidatonya, Wabup menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Lombok Tengah menjadi tuan rumah sekaligus meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat, panitia, kafilah, dan dukungan semua pihak yang telah mengharumkan nama Lombok Tengah,” ujar wabup.

Pada kesempatan tersebut, wabup juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-14 kali berturut-turut menjadi bukti kuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menanggapi sorotan sejumlah fraksi terkait tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp194,47 miliar, wabup menjelaskan bahwa angka tersebut sebagian besar berasal dari sisa Dana Alokasi Khusus (DAK), dana yang penggunaannya telah ditentukan, efisiensi belanja hasil pengadaan barang dan jasa, serta sisa belanja tidak terduga.

“Pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki perencanaan dan penganggaran agar lebih realistis dan mampu meminimalisir dana mengendap sehingga dapat dimanfaatkan untuk program-program prioritas masyarakat,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi, pemutakhiran data objek pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Terkait kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh agar penyertaan modal yang diberikan mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam sektor infrastruktur, wabup menegaskan bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta pengembangan wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Bahkan, pada tahun 2026 telah dialokasikan pemeliharaan sebanyak 1.319 titik PJU yang tersebar di sejumlah ruas jalan strategis.

Sementara itu, terkait persoalan persampahan yang masih menjadi perhatian masyarakat, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai NTB, meningkatkan edukasi pengelolaan sampah, memperluas fasilitas penampungan, serta membentuk Komunitas Masyarakat Peduli Sampah (KMPS) di berbagai wilayah.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas layanan RSUD Praya sebagai rumah sakit tipe B, termasuk penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), penguatan tata kelola keuangan BLUD, serta pengembangan layanan kesehatan modern seperti cath lab, layanan kanker, pusat penanganan stroke, dan home care.

Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan PPPK, percepatan sertifikasi aset daerah, pengembangan desa wisata, penanganan stunting, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan memanfaatkan peluang ekonomi yang hadir melalui KEK Mandalika.

Menutup pidatonya, wabup menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan modal utama dalam mewujudkan Lombok Tengah yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.(Ftr).