Lombok Barat, Mediajurnalimdonesia.id- Musyawarah Daerah (Musda) DPD II KNPI Lombok Barat yang digelar di Hotel Puri Sharon Senggigi, Sabtu (27/9/2025), menuai penolakan luas. Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyebut forum itu penuh rekayasa, brutal, dan tidak sesuai mekanisme organisasi.
Musda yang semestinya menjadi momentum konsolidasi dan pesta demokrasi pemuda, justru dipandang berubah menjadi panggung kepentingan sempit. Proses sidang dinilai sarat manipulasi, tidak transparan, dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KNPI.
“Kami tidak pernah diundang, jelas-jelas Musda ini disetting untuk kepentingan tertentu,” ujar salah satu perwakilan OKP yang hadir menolak.
Penolakan tersebut ikut diperkuat oleh pernyataan pengurus internal KNPI sendiri. Lalu Ratmawa Wirajuna, salah satu pengurus DPD II, menilai Musda kali ini sebagai preseden buruk bagi organisasi kepemudaan.
“Musda DPD II KNPI Lobar itu brutal, bar-bar, dan sangat tidak mendidik. Tidak ada satu pleno pun yang dijalankan sesuai mekanisme,” tegas Ratmawa.
Ia menyebutkan banyak OKP yang memiliki hak konstituen tidak diundang dalam forum. Bahkan, keputusan penting dibuat secara sepihak. “Ini jelas-jelas by design, tidak demokratis,” ujarnya menambahkan.
Gabungan OKP Lombok Barat kemudian mengeluarkan sikap resmi: menolak hasil Musda dan mendesak pembatalan keputusan yang menetapkan M. Taufik sebagai Ketua terpilih periode 2025–2028 melalui aklamasi.
Ratmawa memastikan, bila perlu, proses penolakan akan dikawal hingga ke tingkat pusat. “Kami siap mengawal sampai ke DPP KNPI,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan