Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mematangkan arah pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD KLU dengan agenda Laporan Badan Anggaran terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 serta penjelasan Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Senin (30/6/2025).
Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD KLU itu dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU Hakamah, didampingi Wakil Ketua II I Made Kariyasa, S.Pd.H, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Hadir pula Pabung Dandim 1606 Mataram Mayor Inf. Ngakan Made Marjana, Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP., MM, Asisten III Setda KLU H. Husnul Ahadi, SKM, para kepala perangkat daerah, camat se-KLU, dan undangan lainnya.
Dalam penjelasannya, Wakil Bupati Lombok Utara Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT. menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Dokumen tersebut akan selaras dengan RPJMD Provinsi NTB serta RPJMN 2025–2029.
“RPJMD bukan hanya penjabaran visi dan misi kepala daerah, tetapi juga upaya konkret mendukung pembangunan nasional yang meliputi delapan asta cita, 17 program prioritas, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC),” ujar Kusmalahadi.
Ia menegaskan, RPJMD menjadi pedoman strategis lima tahunan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan RPJMD wajib rampung paling lama enam bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.
Visi pembangunan KLU 2025–2029 adalah “Bersatu Untuk Kabupaten Lombok Utara Semakin Maju.” Visi ini mengandung semangat kebersamaan dalam membangun daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok KLU.
Lima misi yang dirumuskan meliputi:
• Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius, dan berbudaya.
• Meningkatkan kemandirian ekonomi berkelanjutan berbasis pariwisata, agraris, dan UMKM.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.
• Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang berperspektif kebencanaan dan berwawasan lingkungan.
• Meningkatkan integrasi perspektif gender dalam pembangunan.
Berdasarkan visi, misi, serta isu strategis yang diidentifikasi, ditetapkan tujuh tujuan pembangunan daerah antara lain peningkatan kualitas SDM, kemandirian ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas, kualitas lingkungan hidup dan manajemen risiko bencana, serta integrasi gender dalam pembangunan.
Untuk mendukung tujuan tersebut, terdapat 15 sasaran pembangunan daerah, di antaranya:
• Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
• Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari.
• Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata, pertanian, perikanan, industri, serta UMKM.
• Meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan penurunan tingkat kemiskinan.
• Peningkatan tata kelola pemerintahan, inovasi pembangunan, infrastruktur, ketangguhan bencana, kualitas lingkungan hidup, serta kesetaraan gender.
Dalam rangka implementasi RPJMD, Pemkab KLU menetapkan lima program unggulan, yaitu:
• KLU Ceria (cerdas, sehat, religius, dan beretika),
• KLU Mekar (menggerakkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan agraris),
• KLU Berani (bersih, transparan, dan melayani),
• KLU Membangun (membangun kesetaraan gender dan HAM).
Lima program strategis ini diturunkan menjadi 29 program kerja strategis dan 30 proyek strategis prioritas, antara lain:
• Pendirian perguruan tinggi di KLU.
• Penyediaan rumah sakit di Bayan.
• Pembangunan lanjutan puskesmas Gili Trawangan/mini hospital.
• Pembangunan sport center Kayangan, Pemenang, dan Gangga.
• Pengembangan kawasan youth center dan event seni budaya wisata.
• Revitalisasi rumah pemotongan hewan (RPH).
• Pembangunan pusat ekonomi baru di Teluk Nare, Kokoq Puteq, dan agrowisata Genggelang.
• Perubahan konsep pariwisata mass tourism menjadi quality tourism di Gili Tramena.
• Revitalisasi desa wisata dan pembangunan Islamic Center.
• Penanganan kekeringan air bersih dan pertanian.
• Pelebaran akses jalan ke Desa Senaru dan Santong.
• Pembangunan bendung/embung, MPP, dan kantor pemerintahan berkonsep lokal.
• Program pendidikan kesetaraan untuk perempuan di atas 25 tahun serta beasiswa bagi anak perempuan dari keluarga miskin.
Wabup Kusmalahadi menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Mari bersatu untuk Lombok Utara semakin maju,” tutupnya.(Doel)
