Mataram.Mediajurnalindonesia.id-Ketua DPRD provinsi NTB Baiq Isvie Ruapeda, SH., MH, pimpin rapat paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022.
Pada rapat paripurna kali ini pemerintah Provinsi NTB kembali meraih predikat WTP ke – 12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2022.
Penyerahan Opini WTP untuk Pemerintah Provinsi NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB yang didampingi pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (08/06).
Ketua DPRD provinsi NTB Baiq Isvie Ruapeda, SH., MH, menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kali secara berturut-turut.
“semoga WTP ini terus kami pertahankan untuk tahun selanjutnya”, tutur ketua DPRD NTB Isvie.
WTP tersebut, kata Isvie, akan diserahkan
di setiap komisi terkait untuk di bahas dan di evaluasi sesuai fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat.
Sementara itu, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, selaku Anggota IV BPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.
“kami beharap tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia – sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,” kata anggoata IV BPK RI, Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.
Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB, hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik kedepannya.
“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi nusa tenggara barat tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.
Gubernur NTB berharap kepada BPK RI untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di provinsi nusa tenggara barat.
“Kami yakin dan percaya, BPK selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di provinsi nusa tenggara barat di tahun – tahun yang akan datang,” tutur Bang Zul.
