Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id– Dalam rangka Reses Masa Persidangan IV Tahun 2024 – 2025, H. M. Muazzim Akbar, S.IP, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil NTB II, mengadakan sosialisasi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi yang aman di Lombok Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala BP2MI Ntb, Kepala Dinas Tenaga Kerja (DISNAKER) Lombok Barat, dan sejumlah camat serta Kepala Desa, dengan ratusan peserta yang antusias mendengarkan arahan dan sosialisasi. Sabtu, 12/7/2025
Dalam kesempatan ini, Muazzim menggarisbawahi pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat desa, terutama dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia berharap dan kerjasama dari pihak terkait seperti dusun,desa dan camat untuk membantu CPMI dalam hal administrasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berani mendaftar secara resmi tanpa rasa takut akan biaya ilegal.
Pemerintah saat ini lanjut H Muazzim, tengah mempersiapkan pengiriman PMI yang berminat ke Jepang. Calon PMI akan ditatar di Balai Latihan Kerja (BLK) agar mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan bidang dan potensi mereka, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang cepat dan tepat.
Dukungan Pemerintah untuk Keamanan WNI di Luar Negeri
Muazzim juga menyoroti kepedulian pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada keamanan dan kenyamanan WNI yang berada di luar negeri. dan bebrapa program unggulan seperti makan bergizi Gratis (MBG), maupun program Koperasi Desa.
Salah satu pesan penting juga disampaikan dalam sosialisasi ini adalah tentang risiko berangkat ke luar negeri secara tidak resmi atau “gelap”. Muazzim meminta kepada calon PMI untuk tidak menggunakan jalur gelap (Illegal) dan mengurus semua administrasi secara resmi, agar tercatat di semua instansi terkait secara online. Ia mengungkapkan bahwa saat ini, dari 100% TKI, sekitar 97% mengalami masalah karena berangkat dengan cara yang tidak resmi.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat, Merta Jaya, menambahkan bahwa ijin keluarga harus menjadi perhatian utama, terutama bagi calon PMI, yang harus mendapatkan persetujuan dari suami/istri yang ditanda tangani Kepala Desa. Pendaftaran PMI juga harus melampirkan KTP dan memenuhi syarat kesehatan.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peluang kerja luar negeri dan pentingnya migrasi yang aman dan teratur sesuai dengan undang-undang. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan PMI dapat berangkat dengan aman dan kembali membawa manfaat bagi keluarga dan daerah mereka. Pemerintah dan masyarakat diharapkan saling mendukung dalam menciptakan migrasi yang lebih baik untuk masa depan bersama. Acara sosialisasi berjalan aman,lancar dan terlihat H Muazzim sebelum meninggalkan tempat terlebih dahulu menyapa dan salaaman bersama peserta dengan melempar senyum manis dan ramah sesuai khasnya.(Ramli Mji)
