Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menerima advokasi hasil Studi Lapangan (STULA) Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan XV Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Kamis (2/7/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema Kepemimpinan Berkinerja Melalui Penguatan Perlindungan Perempuan dan Optimalisasi Potensi Lokal untuk Kemandirian Daerah.
Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara Fathurrahman, ST., Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tri Dharma Sudiana, S.STP., para coach dan mentor, serta 32 peserta PKA Angkatan XV Tahun 2026 yang berasal dari enam pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat.
Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Fathurrahman, mengatakan STULA merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembelajaran aparatur sipil negara untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan mendorong lahirnya inovasi di lingkungan pemerintahan.
Menurut dia, kegiatan tersebut juga menjadi ruang berbagi praktik baik yang dapat diadaptasi oleh peserta sesuai kebutuhan organisasi di daerah masing-masing. Pada pelaksanaan kali ini, studi lapangan difokuskan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun dialog dan menggali berbagai praktik terbaik selama pelaksanaan studi lapangan.
“Datanglah sebagai pelajar, berdialog, lalu bawa pulang praktik-praktik terbaik yang dapat diterapkan di instansi masing-masing,” ujar Fathurrahman.
Ia berharap kolaborasi antardaerah melalui kegiatan tersebut dapat memperkuat kapasitas aparatur sipil negara yang adaptif dalam mendukung pembangunan daerah.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyoroti dua isu strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah. Pertama, penguatan perlindungan perempuan, terutama dalam upaya menekan angka pernikahan dini yang masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara.
Menurut Najmul, persoalan pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk masih terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong berbagai program perlindungan perempuan dan anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.
Isu kedua yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah optimalisasi potensi lokal untuk memperkuat kemandirian daerah. Salah satu langkah yang ditempuh ialah membangun kolaborasi dengan berbagai pihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk untuk meningkatkan fasilitas publik seperti penerangan jalan.
Najmul berharap hasil advokasi STULA dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong lahirnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.
“Kami menerima seluruh masukan dari kegiatan STULA dan akan menyesuaikannya dengan kebutuhan nyata pembangunan di Kabupaten Lombok Utara,” kata Najmul.
Ia menambahkan, kepemimpinan yang kuat hanya dapat dibangun melalui proses belajar yang berkelanjutan. Karena itu, masukan dari peserta dan tim pendamping STULA diharapkan dapat memperkaya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.(D)
Tinggalkan Balasan