Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Ketua Fraksi Partai Perindo, Dr. Syamsuriansyah, menegaskan pentingnya membangun kemandirian ekonomi desa sebagai wujud nyata dari konsep Sejahtera Dari Desa.
“Ya karena begini, hari ini saya melihat pemerintah memfokuskan untuk meramaikan di pusat kota. Nah mimpi saya, kalau konsep pemerintah hari ini adalah Sejahtera Dari Desa, mestinya kemeriahan, lalu kemudian membangun UMKM perekonomian itu harusnya dari desa,” ujar Syamsuriansyah, Selasa, 26 Agustus 2025.
Menurutnya, pembangunan ekonomi desa harus dimulai dari sektor produktif yang sesuai dengan potensi masyarakat setempat. “Saya mulai menginisiasi untuk memprioritaskan dua desa di Dapil saya ini, Karang Bongkot dan Perampuan, untuk membangunkan mereka UMKM perikanan dan peternakan. Dengan cara seperti itu, pemuda-pemuda akan berdikari, berdiri sendiri dengan kaki sendiri,” tambahnya.
Syamsuriansyah menilai keberhasilan program ini akan memberikan efek domino terhadap perekonomian desa. “Ya kita, selaku mewakili pemerintah, ingin melihat mereka berdikari. Lalu kemudian ketika mereka sudah mapan, pasti akan menopang yang lain. Kemandirian lanjut Waka ketua komisi III tersebut menyampaikan bahwa ekonomi di desa meningkat, sehingga nanti pemerintah daerah bisa melihat bagaimana konsep Sejahtera Dari Desa itu kita mulai dari Desa Karang Bongkot dan Desa Perampuan,” jelasnya.
Sementara itu disisi Selain pemberdayaan masyarakat, ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
“Ya saya sih berharap bahwa ini kan tanah Pemda, sebaiknya harus duduk bersama, kemudian berdiskusi bagaimana baiknya supaya tanah pemerintah ini dikelola sama-sama oleh warga masyarakat setempat. Nah tentu pemerintah daerah juga harus memberikan keleluasaan dan kelonggaran untuk kemudian tanah pemerintah ini digunakan seluas-luasnya untuk kemandirian ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Mengenai kontribusi kepada daerah, ia menegaskan hal tersebut akan sejalan dengan peningkatan produktivitas desa. “Persoalan nanti bagaimana feedback-nya kepada pemerintah, nah tentu dengan kemandirian ekonomi ini ada hasil yang didapatkan. Ketika produktivitas mereka meningkat, maka ini berikanlah kepada pemerintah,” ujarnya.
Syamsuriansyah menambahkan, diperlukan komunikasi yang intens dengan pemerintah daerah agar tercipta skema yang adil. “Mungkin nanti ada komunikasi lah kita dengan pemerintah daerah dalam hal ini bapak Bupati untuk memberikan kelonggaran tadi. Bahwa untuk memulai proses ini kita minta kelonggaran dulu. Ketika produktivitas mereka bagus, kemandiriannya sudah mulai terlihat, barulah kita minta mereka untuk memulai membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Untuk kembali ke masyarakat juga pada akhirnya,” tutupnya. (Ramli Mji)
