Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Sebanyak 327 peserta menghadiri kegiatan Rembuk Agraria Pesisir yang digelar Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Lombok Utara di Pantai Wash, Dusun Beraringan, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Rabu (11/11/2026).
Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak kelola laut bagi nelayan tradisional.
Mengusung tema “Konsolidasi Gerakan KNTI Wujudkan Keadilan Agraria Pesisir”, kegiatan ini mempertemukan berbagai unsur, mulai dari nelayan tradisional, pemerintah daerah dan provinsi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, kelompok perempuan pesisir, hingga kepala desa di wilayah pesisir.
Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Muslim, akademisi Universitas Mataram Ir. Saptono Waspodo, M.Si., serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
Forum tersebut juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Mataram, Aditya, perwakilan Kantor ATR/BPN Lombok Utara, Gigih, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Utara Edy Susanto, serta perwakilan Baznas Lombok Utara Samsul Anwar, Lc.
Dalam rembuk tersebut, persoalan agraria pesisir menjadi pembahasan utama. Nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini memengaruhi keberlangsungan mata pencaharian mereka, mulai dari terbatasnya akses ke pantai dan lokasi tambatan perahu akibat abrasi maupun penguasaan ruang pesisir, menyempitnya wilayah tangkap, hingga ketidakpastian hukum atas wilayah kelola laut.
Selain itu, persoalan sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM), menurunnya hasil tangkapan, serta belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana perikanan juga menjadi perhatian peserta.
DPD KNTI Lombok Utara menilai persoalan agraria pesisir tidak semata-mata berkaitan dengan penguasaan tanah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan akses masyarakat terhadap laut sebagai sumber penghidupan. Karena itu, pengakuan terhadap hak-hak nelayan tradisional dinilai perlu menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.
Salah satu isu strategis yang mengemuka adalah dorongan agar pemerintah mengakui praktik hukum lokal atau awiq-awiq nelayan. Aturan adat tersebut selama ini menjadi pedoman masyarakat dalam mengatur pemanfaatan ruang tangkap tradisional, termasuk wilayah tangkap 0–3 mil laut, penggunaan alat tangkap, serta perlindungan wilayah penangkapan dari praktik yang berpotensi merugikan nelayan kecil.
Tidak hanya itu, KNTI juga mendorong perlindungan terhadap wilayah pesisir yang selama ini digunakan sebagai tempat tambatan perahu dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan. Hal tersebut dinilai penting agar akses masyarakat terhadap pantai tidak semakin terdesak oleh kepentingan pembangunan maupun investasi yang mengabaikan keberadaan masyarakat lokal.
Rembuk Agraria Pesisir dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni penyampaian aspirasi nelayan, tanggapan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang disampaikan, serta perumusan komitmen bersama untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Forum ini juga mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang memadai.
DPD KNTI Lombok Utara berharap pemerintah tidak berhenti pada mendengarkan aspirasi masyarakat, tetapi juga menerjemahkannya ke dalam kebijakan dan langkah konkret yang berpihak kepada nelayan tradisional.
Setiap komitmen yang dihasilkan dalam forum tersebut diharapkan memiliki kejelasan tindak lanjut, penanggung jawab, serta batas waktu pelaksanaan sehingga dapat dipantau dan dievaluasi bersama.
Bagi KNTI, Rembuk Agraria Pesisir bukan sekadar forum pertemuan, melainkan bagian dari perjuangan kolektif untuk memastikan laut, pantai, dan wilayah pesisir tetap menjadi ruang hidup masyarakat.
Pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak nelayan tradisional dinilai menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan agraria pesisir. Sebab, nelayan bukan sekadar pengguna sumber daya laut, melainkan masyarakat yang secara turun-temurun menjaga, mengelola, dan menggantungkan kehidupannya pada laut.(D)
Tinggalkan Balasan