Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Sudirsah Sujanto, mendesak Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan perhatian serius terhadap perbaikan dan pelebaran Jalur Pusuk yang menghubungkan Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat. Kondisi jalan yang sempit, berlubang, serta rawan longsor dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Sudirsah mengatakan, Jalur Pusuk merupakan akses transportasi vital yang menghubungkan Lombok Utara dengan ibu kota provinsi dan wilayah Lombok Barat. Karena itu, pemerintah provinsi diharapkan memprioritaskan penanganan infrastruktur jalan tersebut, terutama pelebaran di sejumlah titik yang masih sempit.
“Jalur Pusuk ini menjadi akses yang sangat vital, menghubungkan Lombok Utara dengan ibu kota Mataram dan juga Lombok Barat. Maka, kami sangat berharap supaya ini mendapatkan perhatian penuh pemerintah provinsi untuk pelebarannya terutama,” kata Sudirsah, Senin (9/11/2026).
Politisi Partai Gerindra NTB itu menjelaskan, Jalur Pusuk memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang perlu mendapat perhatian. Selain kondisi jalan yang sempit di beberapa kilometer, sejumlah titik berlubang juga berpotensi membahayakan kendaraan yang melintas.
Risiko tersebut semakin meningkat ketika musim hujan. Jalur perbukitan itu kerap menghadapi ancaman tanah longsor yang dapat mengganggu kelancaran dan keselamatan perjalanan.
“Setiap tahun Jalur Pusuk ini sangat rawan kecelakaan. Terutama di musim hujan, ada longsor dan lain sebagainya. Masih banyak jalan berlubang sekarang. Ini sangat berbahaya, bisa-bisa mobil jatuh ke jurang,” ujarnya.
Selain perbaikan permukaan dan pelebaran jalan, Sudirsah juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung keselamatan di sepanjang jalur tersebut. Beberapa di antaranya adalah pembatas jalan yang belum memadai serta penerangan jalan umum (PJU) yang belum berfungsi optimal pada malam hari.
Menurut dia, pembenahan infrastruktur perlu dilakukan secara menyeluruh agar pengguna jalan mendapatkan perlindungan yang lebih baik, terutama saat melintasi kawasan perbukitan dengan kondisi medan yang berisiko.
Sudirsah menegaskan, Jalur Pusuk merupakan jalan berstatus kewenangan Pemerintah Provinsi NTB. Ruas jalan mulai dari Rembiga hingga Pemenang menuju kawasan Bangsal tersebut karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk mendapatkan penanganan.
Ia menyebutkan, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 34 miliar untuk perbaikan dan pelebaran Jalur Pusuk pada 2024–2025. Namun, pekerjaan tersebut belum mencakup seluruh ruas jalan sehingga masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD NTB mendorong Pemerintah Provinsi NTB kembali memprioritaskan anggaran perbaikan Jalur Pusuk dalam perencanaan pembangunan tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
“Saya selaku pimpinan Komisi IV sangat berharap pada 2027 dan tahun berikutnya, anggaran Jalan Pusuk ini harus menjadi prioritas demi menjaga keselamatan pengguna jalan,” kata Sudirsah.
Ia berharap, melalui dukungan anggaran dan penanganan yang berkelanjutan, kondisi Jalur Pusuk dapat diperbaiki secara menyeluruh. Dengan demikian, akses transportasi yang menghubungkan Lombok Utara, Mataram, dan Lombok Barat tersebut dapat menjadi lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.(D)
Tinggalkan Balasan