Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Ardianto, S.H., menilai kawasan tiga Gili, yakni Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air, layak dimekarkan menjadi kecamatan tersendiri. Namun, rencana tersebut harus diikuti dengan kesiapan infrastruktur dasar, fasilitas pelayanan publik, serta sumber daya manusia (SDM).
Ardianto yang juga merupakan anggota Komisi I DPRD KLU mengatakan, kawasan tiga Gili memiliki karakteristik dan kekhususan tersendiri. Selain berada di wilayah kepulauan, kawasan tersebut juga memiliki status strategis dari sisi pariwisata dan konservasi.
Menurut dia, pembentukan kecamatan tersendiri tidak harus terpaku pada jumlah desa sebagaimana persyaratan umum, mengingat tiga Gili memiliki potensi ekonomi dan karakteristik wilayah yang berbeda dengan daratan Lombok Utara.
“Kalau ditanya boleh atau tidak, khusus untuk Gili itu tidak ada persoalan. Karena Gili memiliki kekhususan, baik sebagai kawasan strategis, kawasan konservasi, maupun kawasan pariwisata. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menyiapkan infrastruktur pendukungnya,” kata Ardianto saat ditemui media ini, Selasa (3/11/2026).
Ia menilai, secara potensi dan kelayakan, tiga Gili sudah cukup mendukung untuk menjadi kecamatan tersendiri. Terlebih, kawasan tersebut merupakan salah satu penyumbang utama pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara melalui sektor pariwisata.
Meski demikian, Ardianto mengaku belum melihat secara jelas langkah konkret pemerintah daerah dalam mempersiapkan pembentukan kecamatan tersebut.
Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah persyaratan mendasar, termasuk penataan dan pemekaran desa. Persiapan itu tidak hanya menyangkut pembentukan desa di kawasan Gili, tetapi juga penataan desa-desa di Kecamatan Pemenang setelah wilayah Gili nantinya menjadi kecamatan tersendiri.
“Kalau kita bicara kelayakan, saya kira sudah layak menjadi kecamatan sendiri. Kehidupan Lombok Utara ini, kalau mau jujur, secara umum ditopang oleh tiga Gili, terutama dari sisi PAD. Dengan kecamatan sendiri, pelayanan kepada masyarakat di tiga Gili bisa lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Selain persyaratan administratif, Ardianto menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendidikan dan kesehatan sebelum pembentukan kecamatan direalisasikan.
Ia mengatakan, pelayanan kesehatan di tiga Gili harus mendapat perhatian khusus karena kawasan tersebut tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara yang membutuhkan standar pelayanan memadai.
Menurut dia, fasilitas kesehatan minimal harus setara puskesmas dengan kemampuan pelayanan yang lebih lengkap. Bahkan, rencana pembangunan rumah sakit mini yang telah lama diwacanakan perlu segera diwujudkan.
“Minimal setara puskesmas, tetapi memiliki pelayanan lebih karena di sana banyak tamu dari mancanegara. Ada wacana rumah sakit mini sejak beberapa periode lalu, tetapi sampai sekarang belum terwujud. Kami berharap dalam pembahasan program 2026 dan 2027, pembangunan rumah sakit mini itu bisa diselesaikan,” katanya.
Di sektor pendidikan, ia menilai keberadaan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) harus menjadi bagian dari kesiapan sebuah kecamatan baru.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa fasilitas sekolah dasar (SD) di kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian, terutama dari sisi sarana dan prasarana.
Karena itu, pemerintah daerah diminta memprioritaskan pemenuhan fasilitas pendidikan secara bertahap agar masyarakat di tiga Gili tidak terus menghadapi keterbatasan akses pendidikan.
Ardianto juga mendorong agar kebijakan penganggaran pemerintah daerah lebih berpihak pada sektor pariwisata. Menurut dia, sebagai salah satu sumber utama PAD, sektor tersebut semestinya memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan sektor kegiatan lainnya.
Ia mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam mendorong peningkatan PAD Lombok Utara.
Berdasarkan data yang disampaikannya, capaian PAD pada 2026 disebut telah mencapai sekitar Rp43 miliar dan melampaui target yang ditetapkan. Meski demikian, ia menilai potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata masih dapat dioptimalkan.
Ardianto memperkirakan penerapan sistem digital secara penuh pada 2027 akan semakin membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.
“Yang jelas, sektor pariwisata harus memiliki porsi anggaran lebih besar dibandingkan kegiatan lainnya. Semua kebijakan anggaran harus berpijak pada sektor pariwisata karena kita hidup dari sektor itu,” ujarnya.
Di sisi lain, Ardianto mengungkapkan bahwa hingga saat ini Komisi I DPRD Lombok Utara belum pernah dilibatkan secara resmi dalam pembahasan persiapan pembentukan Kecamatan Gili maupun langkah penataan wilayah Kecamatan Pemenang.
Padahal, menurut dia, Komisi I memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan kecamatan sehingga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Ia juga menyebut DPRD belum memperoleh penjelasan secara resmi mengenai perkembangan persiapan pemekaran desa, termasuk tindak lanjut terhadap surat keputusan (SK) terkait 26 desa persiapan.
Ardianto mengatakan, pihaknya sebelumnya pernah mengundang pemerintah untuk memberikan masukan agar proses verifikasi terhadap usulan desa persiapan benar-benar memenuhi persyaratan.
Salah satu aspek yang perlu dipastikan, kata dia, adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor desa sehingga tidak menimbulkan persoalan setelah desa persiapan ditetapkan.
“Idealnya, hal seperti ini harus didiskusikan, khususnya dengan komisi yang membidangi. Namun, sampai sekarang kami belum pernah diajak berbicara secara resmi oleh pemerintah terkait perkembangan persiapan Kecamatan Gili Indah maupun pemekaran desa,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah daerah segera membuka ruang koordinasi dengan DPRD agar seluruh tahapan persiapan dapat dibahas secara komprehensif.
Menurut Ardianto, pembentukan kecamatan baru bukan semata-mata persoalan pemekaran wilayah administratif, melainkan juga upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan masyarakat di tiga Gili.(D)
Tinggalkan Balasan