Jika PON 2028 Ingin Sukses, Kepemimpinan Gubernur di KONI Adalah Konsekuensi Logis

Mataram, Mediajurnalindonesia.id – Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, menilai wacana Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI NTB seharusnya tidak dibaca sebagai persoalan rangkap jabatan semata. Menurutnya, yang perlu dilihat adalah kebutuhan NTB menghadapi PON 2028 yang menuntut kepemimpinan kuat dan mampu mengonsolidasikan seluruh sumber daya daerah.

“Perdebatan ini sering dimulai dari pertanyaan yang keliru. Persoalannya bukan apakah gubernur boleh atau tidak memimpin KONI, melainkan apakah NTB memiliki kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh energi daerah untuk menyongsong PON 2028,” kata Sudirsah, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Sudirsah, PON bukan sekadar kompetisi olahraga. Prestasi tidak lahir hanya dari kemampuan atlet, tetapi dibangun melalui perencanaan yang matang, pembinaan yang berkesinambungan, dukungan anggaran, infrastruktur yang memadai, serta koordinasi yang solid antarlembaga. Karena itu, kepemimpinan menjadi faktor yang menentukan.

Ia berpandangan, anggapan bahwa gubernur sebaiknya hanya fokus mengurus pemerintahan justru mengabaikan fakta bahwa pembangunan olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab pemerintah daerah. Stadion dibangun pemerintah, pembinaan atlet didukung APBD, fasilitas kesehatan dan sarana pendukung disiapkan pemerintah, bahkan keberhasilan PON akan menjadi cerminan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola agenda nasional.

“Memisahkan pemerintahan dari pembangunan olahraga sama saja memisahkan sebab dari akibat. Karena itu, jika Gubernur Lalu Muhamad Iqbal memimpin KONI, yang terjadi bukan penumpukan kekuasaan, melainkan penyatuan arah kebijakan,” ujarnya.

Sudirsah menilai persoalan yang selama ini sering muncul bukan semata keterbatasan anggaran, melainkan lemahnya konsolidasi antarinstansi. Ketika setiap lembaga berjalan dengan logikanya sendiri, pembinaan atlet menjadi tidak optimal dan target prestasi sulit dicapai.

“KONI membutuhkan lebih dari sekadar administrator. Yang dibutuhkan adalah seorang konsolidator yang mampu membuat seluruh perangkat daerah bergerak dalam irama yang sama. Dalam posisi sebagai gubernur, Pak Iqbal memiliki legitimasi politik sekaligus kewenangan administratif untuk menghadirkan koordinasi tersebut. Tidak banyak figur yang memiliki dua modal itu sekaligus,” tegasnya.

Meski demikian, Sudirsah mengingatkan bahwa kepemimpinan harus tetap diiringi tata kelola yang baik. Transparansi anggaran, profesionalisme pengurus, pembinaan atlet yang berkelanjutan, serta akuntabilitas kepada publik tetap menjadi syarat utama.

“Yang semestinya diawasi bukan siapa yang menjadi Ketua KONI, melainkan bagaimana organisasi itu dikelola. Jika target NTB adalah menjadikan PON 2028 sebagai momentum lompatan prestasi, maka kepemimpinan yang mampu menyatukan visi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengonsolidasikan seluruh kekuatan daerah merupakan kebutuhan strategis,” tutup Sudirsah.(Red)