Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Riak Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), belum mereda. Gelombang desakan untuk melakukan reformasi total birokrasi kini semakin menguat.
Kamis (30/7/2026), puluhan aktivis yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KASTA NTB menggelar aksi demonstrasi dengan mendatangi tiga pusat pemerintahan sekaligus, yakni Kantor Inspektorat, Kantor Bupati, dan DPRD Lombok Barat. Mereka membawa satu pesan yang sama: pemerintahan harus segera dibersihkan dari praktik penyalahgunaan kekuasaan pasca OTT KPK.
Inspektorat Jadi Sasaran Pertama
Aksi diawali di Kantor Inspektorat Lombok Barat. Massa meminta Kepala Inspektorat, H. Suparlan, keluar menemui demonstran untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan fungsi pengawasan internal pemerintah selama kepemimpinan Bupati nonaktif.
Namun hingga aksi berlangsung cukup lama, Kepala Inspektorat tidak menemui massa. Situasi tersebut memicu kekecewaan para demonstran yang kemudian melontarkan kritik tajam terhadap lembaga pengawas internal pemerintah tersebut.
Sekretaris DPD KASTA Lombok Barat, Muhammad Hawari, menilai Inspektorat gagal menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal sehingga dugaan praktik korupsi yang kini ditangani KPK dapat terjadi.
Sementara Ketua Umum DPP KASTA NTB, Zulfan Hadi, dalam orasinya menyatakan OTT KPK merupakan tamparan keras bagi tata kelola pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.
Menurutnya, momentum tersebut harus dijadikan titik awal melakukan pembenahan menyeluruh terhadap birokrasi.
“Kami hadir bukan karena kepentingan politik maupun balas dendam. Kami hadir karena ingin memastikan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat,” tegas Zulfan.
Ia juga menyoroti independensi Inspektorat yang menurutnya harus menjadi lembaga pengawas profesional, bukan instrumen kekuasaan.
Selain itu, Zulfan mengkritisi sejumlah kebijakan mutasi dan penempatan pejabat yang dinilai tidak didasarkan pada kompetensi serta meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap organisasi perangkat daerah.
PLT Bupati Terima Langsung Demonstran
Usai berorasi di Kantor Inspektorat, massa bergerak menuju Kantor Bupati Lombok Barat.
Di halaman kantor bupati, Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha (UNA), didampingi sejumlah kepala OPD dan Kapolsek Gerung, menerima langsung para demonstran.
Dalam sambutannya, Nurul Adha mengaku menerima amanah sebagai PLT Bupati di tengah situasi yang tidak mudah setelah terjadinya OTT KPK.
Ia menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang tetap mengawal jalannya pemerintahan melalui penyampaian aspirasi secara terbuka.
“Saya memahami amanah ini tidak ringan. Namun saya percaya, dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk teman-teman KASTA NTB, kita dapat bersama-sama membangun kembali kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.
Nurul Adha juga menyatakan akan mempelajari seluruh tuntutan yang disampaikan massa dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Lima Tuntutan untuk Pembenahan Pemerintahan
Dalam dialog bersama PLT Bupati, Ketua DPD KASTA Lombok Barat, Tantowi Jauhari, menegaskan organisasinya akan tetap menjadi mitra kritis pemerintah.
Menurutnya, KASTA NTB akan mendukung setiap kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, namun tidak akan segan mengkritik apabila terdapat penyimpangan.
Dalam kesempatan tersebut, KASTA NTB menyampaikan lima tuntutan utama, yakni:
• melakukan evaluasi dan pembersihan OPD serta BLUD yang dinilai merupakan bagian dari jaringan kekuasaan sebelumnya;
• mencopot Kepala Inspektorat Lombok Barat dan membangun lembaga pengawasan yang independen
• mengembalikan tenaga honorer yang diberhentikan agar memperoleh kembali hak-haknya
• mengevaluasi PLT Sekretaris Daerah Lombok Barat; dan
• mengganti jajaran direksi PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) sebagai bagian dari reformasi tata kelola.
KASTA NTB menegaskan akan terus mengawal seluruh tuntutan tersebut hingga memperoleh tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah.
DPRD: Aspirasi Akan Menjadi Bahan Evaluasi
Aksi kemudian berlanjut ke Gedung DPRD Lombok Barat.
Massa diterima Ketua Komisi III DPRD Lombok Barat dari Fraksi PKB, Muhammad Fauzi.
Ia menyampaikan permohonan maaf karena sebagian besar pimpinan dan anggota DPRD sedang menjalankan agenda partai di luar daerah sehingga tidak dapat menerima massa secara lengkap.
Fauzi menegaskan DPRD tetap membuka ruang terhadap seluruh aspirasi masyarakat dan berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan.
Ia juga menyampaikan bahwa Fraksi PKB bersama Komisi III sejak awal telah memberikan berbagai catatan kritis terhadap jalannya pemerintahan, termasuk dalam pembahasan LKPJ kepala daerah.
“Kami akan menjadikan seluruh masukan hari ini sebagai bahan evaluasi. Momentum ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap jalannya pemerintahan harus semakin diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Fauzi.
Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian dan berakhir secara tertib. Bagi KASTA NTB, demonstrasi tersebut bukan sekadar menyampaikan protes, melainkan bentuk komitmen masyarakat sipil untuk mengawal reformasi birokrasi dan mendorong lahirnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi di Kabupaten Lombok Barat. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan