Batulayar, NTB, Mediajurnalindonesia.id– Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Maulid Nabi Muhammad SAW melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Forum strategis yang digelar di Ruang Senggigi Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu (29/7/2026), menjadi momentum mempertegas komitmen seluruh pemangku kepentingan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan demi melindungi daya beli masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Lombok Barat, unsur Forkopimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Wilayah Bulog Provinsi NTB, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTB, serta perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Barat.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Hj. Nurul Adha menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga stabilitas harga, melainkan menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan. Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok memiliki dampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkomitmen agar angka kemiskinan tidak meningkat. Karena itu, pengendalian inflasi harus menjadi tanggung jawab bersama melalui sinergi yang kuat antarinstansi dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, strategi pengendalian inflasi di daerah bertumpu pada empat pilar utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, menjamin kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif antarpemangku kepentingan. Keempat aspek tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Menurut Nurul Adha, tradisi masyarakat Lombok dalam memperingati Maulid Nabi secara langsung meningkatkan permintaan berbagai komoditas pangan, mulai dari beras, telur, daging ayam, daging sapi hingga kebutuhan pokok lainnya. Kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar tidak memicu lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Selain menjaga kecukupan stok, pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap kelancaran distribusi barang. Wakil Bupati meminta TPID bersama aparat terkait meningkatkan pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan maupun gangguan distribusi yang berpotensi menyebabkan gejolak harga di pasar.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat akan terus memperkuat berbagai program pengendalian inflasi yang selama ini telah berjalan, di antaranya Pasar Murah, Gerakan Pangan Murah, Tenten Tani Keliling, serta inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun distributor. Program-program tersebut dinilai efektif menjaga keseimbangan pasokan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga mendorong percepatan penyempurnaan revisi Roadmap TPID Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2027 agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025–2030. Ia berharap sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta seluruh anggota TPID semakin solid sehingga pengendalian inflasi dapat dilakukan secara terukur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Barat, Abubakar, mengatakan High Level Meeting TPID merupakan forum strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika harga menjelang Maulid Nabi Muhammad SAW.
Menurutnya, melalui forum tersebut seluruh pemangku kepentingan menyatukan langkah untuk memastikan ketersediaan stok pangan tetap aman, distribusi berjalan lancar, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.
“HLM TPID menjadi wadah memperkuat kolaborasi pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, BUMD pangan, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh stakeholder dalam menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi di Kabupaten Lombok Barat,” ujarnya.
High Level Meeting TPID diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari unsur TPID Kabupaten Lombok Barat, Bank Indonesia, Bulog, TNI, Polri, BPS, serta berbagai instansi terkait. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan koordinasi pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (Red)
Tinggalkan Balasan