Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id- Ketua NTB Corruption Watch (NCW), Fathurrahman, mengungkapkan keprihatinannya terkait pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Barat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengadaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama dalam proses tender yang dianggap sarat dugaan permainan untuk memenangkan kontraktor tertentu.
Fathurrahman menyoroti proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Barat untuk tahun 2025 sebagai contoh nyata dari masalah ini. Ia menyebutkan adanya indikasi bahwa syarat tambahan telah dimasukkan ke dalam proses tender, yang diduga ditujukan untuk memuluskan langkah salah satu kontraktor. Menariknya, kontraktor tersebut diduga memiliki hubungan dengan donasi dalam pilkada 2024. Namun, hingga saat ini, oknum Kuasa Pengguna Anggaran yang terlibat dalam pengembangan SPAM mengaku tidak pernah menyetujui atau menandatangani syarat tambahan tersebut.
Dalam konteks ini, Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, menyatakan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi resmi mengenai tambahan persyaratan dalam tender proyek SPAM. Ia meminta waktu untuk membaca berita terbaru sebelum memberikan tanggapan lebih lanjut. “Belum baca beritanya, jadi saya belum tau ya,” katanya.
Fathurrahman mendesak Pemda Lombok Barat untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyelewengan yang terjadi dalam proses tender. Dia juga menekankan perlunya peningkatan transparansi dalam pengelolaan ULP.
“Kami berharap langkah-langkah yang lebih baik dapat diambil untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang,” tuturnya.
Pengawasan dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa publik adalah hal yang krusial untuk memastikan keadilan serta integritas dalam pengelolaan anggaran daerah. Fathurrahman menambahkan bahwa tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin berkurang, dan hal ini dapat merusak citra Pemda di mata publik.
Dia juga mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan proyek-proyek pemerintah sangat penting. Dengan demikian, dia mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan proyek-proyek publik agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya.
Kesimpulannya, Lombok Barat memiliki tantangan besar dalam memastikan bahwa pengelolaan proyek-proyek publik dilakukan dengan baik. Kemampuan Pemda untuk menanggapi dan menyelesaikan masalah yang diangkat oleh masyarakat akan menjadi indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. (RJ)
