Mataram, Mediajurnalindonesia.id- Dalam upaya mendorong transparansi dan keikutsertaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) ke-VIII, Kasta Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan sebuah forum dialog di Sekretariat Panitia Pelaksana FORNAS di Kota Mataram. Pertemuan ini dilakukan di tengah kondisi darurat akibat banjir yang melanda Kota Mataram, yang sebelumnya memicu rencana aksi demonstrasi oleh Kasta NTB. 7/7/2025
Koordinator Umum Kasta NTB, Zulfan Hadi, membuka dialog dengan menyampaikan rasa empati dan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Ia kemudian mengarahkan perhatian peserta forum kepada dua isu utama: transparansi penggunaan anggaran sebesar Rp28 miliar dari APBD Provinsi NTB dan peran serta pelaku UMKM lokal dalam pelaksanaan FORNAS.
“Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal 19 hari, kami menilai kesiapan teknis dan administratif belum optimal. Karena itu, penting bagi panitia untuk segera membuka data dan memprioritaskan pelibatan pelaku usaha lokal,” tegas Zulfan.
Menanggapi insan tersebut, perwakilan panitia DA Malik dari Divisi Hukum meminta maaf atas ketidakhadiran Ketua Panitia yang sedang terlibat dalam pendistribusian bantuan bagi korban banjir. Yunus, Deputi VII Bidang Audit, kemudian menjelaskan bahwa anggaran FORNAS yang sebesar Rp28 miliar belum dicairkan, dengan alokasi Rp3 miliar untuk kontingen dan Rp25 miliar untuk kebutuhan operasional. Ia menegaskan bahwa sekitar 90 persen dari vendor yang mengajukan kerja sama merupakan pelaku usaha lokal, walaupun proses verifikasi bagi vendor dan penyedia logistik masih berlangsung.
Yunus menjelaskan, “Hingga kini terdapat 68 vendor yang telah mengajukan penawaran, termasuk 20 penyedia transportasi, namun semua masih menunggu validasi administratif dan legalitas usaha.” Ia menyatakan komitmen panitia untuk menjamin bahwa semua vendor melalui proses verifikasi agar acara berlangsung sesuai prosedur.
Sementara itu, Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, menekankan pentingnya keterbukaan informasi di dalam pengelolaan anggaran publik. Ia menambahkan bahwa keterlibatan UMKM lokal bukan sekadar simbol, melainkan harus menjadi prioritas agar bisa memberikan dampak langsung bagi perekonomian lokal.
Di penghujung dialog, panitia menyerahkan daftar sementara vendor yang telah mengajukan diri kepada perwakilan Kasta NTB sebagai langkah nyata untuk merespons permintaan transparansi dari masyarakat. Yunus mengapresiasi perhatian Kasta NTB dan menyatakan bahwa masukan dari masyarakat sangat berarti bagi kelancaran acara.
Lalu Wink Haris menegaskan bahwa Kasta NTB akan terus mengawasi jalannya persiapan FORNAS VIII 2025, memastikan cara pelaksanaannya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdampak langsung bagi pelaku UMKM lokal.
Melalui dialog ini, diharapkan bisa terjalin kerjasama yang baik antara panitia penyelenggara dan masyarakat, demi suksesnya acara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di tengah tantangan yang ada. (Ramli Mji)
