Lombok Barat.Mediajurnalindonesia.id- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (16/12/2025). Peluncuran ini menjadi tonggak baru komitmen Pemprov NTB dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pembangunan yang berangkat dari desa dan berbasis data yang akurat.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah gerakan kolektif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, desa harus menjadi pusat pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.
“Desa Berdaya bukan program milik pemerintah provinsi semata. Provinsi hanya berperan sebagai orkestrator. Gerakan ini adalah milik kita bersama, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi, hingga seluruh elemen masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa tren kemiskinan di NTB menunjukkan pergerakan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan NTB menurun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II tahun 2025.
“Ini menunjukkan adanya pergerakan yang menggembirakan. Menariknya, penurunan kemiskinan terjadi di wilayah pedesaan, sementara di perkotaan justru mengalami peningkatan. Artinya, program-program berbasis desa mulai memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Ia menjelaskan, penurunan kemiskinan di desa tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, di antaranya penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih berpihak kepada petani, optimalisasi lahan pertanian di NTB seluas lebih dari 10.700 hektare, serta perbaikan sistem distribusi pupuk bersubsidi. Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan biaya produksi, peningkatan pendapatan petani, serta naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) NTB dari 126,23 menjadi 128.
Menurut Gubernur Iqbal, saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun dari desa. Dukungan pemerintah pusat hingga daerah, termasuk alokasi anggaran desa oleh pemerintah kabupaten/kota, dinilai telah membentuk ekosistem yang kuat untuk percepatan pembangunan desa.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa inti dari Gerakan Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Data BPS dijadikan sebagai pintu masuk, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh para pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang saat ini masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada tahun 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Gerakan Desa Berdaya. Ia menilai program tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang telah mengalokasikan Rp1 miliar per desa untuk memperkuat pembangunan desa.
“Gerakan Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program pembangunan di kabupaten. Fokus utama kami adalah menuntaskan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Zaini.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan Gerakan Desa Berdaya sangat bergantung pada kolaborasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta keterlibatan aktif seluruh elemen desa.
Peluncuran Gerakan Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis dalam memastikan tidak ada satu pun warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia, yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi utama sebelum melangkah ke panggung global. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan