Mataram, Mediajurnalindonesia.id– Lembaga Pengawasan Kebijakan dan Pemerintahan (LP-KPK) Nusa Tenggara Barat melaksanakan agenda penting berupa Serah Terima Jabatan (Sertijab) kepengurusan baru tahun 2025, sekaligus ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi sebagai langkah penyegaran menuju tata kelola lembaga yang lebih profesional dan harmonis, Sabtu (08/11/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Abd. Majid, SE, Bendahara Inde Ahmad Yani, S.Pd, Dewan Penasehat H. Johri, Ketua LBH & Humas Rusman Khair, SS, S.H. dan Edi, S.H., Bidang HAM Acok, S.H., Bidang Narkotik Doni Apriyanto, S.Pd, serta jajaran pengurus wilayah dan anggota LP-KPK NTB lainnya.
Pergantian kepengurusan ini menjadi momentum penting bagi LP-KPK NTB sebagai wujud komitmen menghadirkan semangat dan warna baru dalam memperkuat peran lembaga di tengah masyarakat. Dalam acara tersebut, Ketua LP-KPK NTB Suhadayati secara resmi menyerahkan mandat kepemimpinan kepada I Wayan Mundre, S.H., mantan anggota Polda NTB yang kini memasuki masa purna tugas dan dikenal memiliki rekam jejak kuat di bidang penegakan hukum serta pengabdian sosial.
Pergantian ini juga bertepatan dengan amanah baru yang diemban Suhadayati di tingkat pusat, yakni sebagai Sekretaris Jenderal MKL Dewan Kehormatan Komnas, sekaligus Wakil Kepala Intelijen Komnas, sesuai formasi yang telah ditetapkan oleh Komnas.
Dalam sambutannya, Suhadayati menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kekompakan seluruh pengurus, serta berharap kepemimpinan baru dapat menghadirkan inovasi dan gagasan segar demi kemajuan lembaga.
“Saya berharap LP-KPK NTB di bawah kepemimpinan baru dapat terus bersinergi dengan pemerintah, aparat, dan masyarakat luas. Jaga independensi, junjung tinggi marwah lembaga, dan kedepankan musyawarah serta rasa kekeluargaan dalam setiap langkah. Bekerjalah dengan hati, riang gembira, dan terus belajar demi etos kerja yang cemerlang,” ujarnya penuh semangat.
Dengan hadirnya LP-KPK sebagai Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawasi kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
LP-KPK NTB berkomitmen membangun kepengurusan yang kredibel, berintegritas, serta berjiwa sosial tinggi. Melalui sistem pengawasan internal yang efektif, lembaga ini ingin menghadirkan organisasi yang solid, profesional, dan beretika tinggi. Prinsip kerja LP-KPK berpegang pada mottonya: “Mengungkapkan Data di Balik Fakta” — yang mencerminkan dedikasi terhadap transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab publik.
Sementara itu, Ketua terpilih I Wayan Mundre, S.H. menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan.
“Saya menyadari bahwa tugas ini bukanlah hal ringan. Namun dengan dukungan seluruh jajaran dan semangat kolektif, saya yakin LP-KPK NTB akan terus tumbuh menjadi lembaga yang kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua LBH sekaligus Humas LP-KPK NTB Rusman Khair, SS, S.H. bersama Edi, S.H. menyampaikan bahwa kepengurusan baru akan fokus pada penguatan transparansi dan akuntabilitas lembaga, peningkatan layanan advokasi masyarakat, serta memperluas kemitraan strategis dengan pemerintah daerah dan lembaga masyarakat lainnya.
Langkah tersebut sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perppu No. 2 Tahun 2017 atas perubahan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
“Mari kita jadikan LP-KPK NTB sebagai rumah besar perjuangan sosial. Kita bekerja dengan semangat, hati yang tulus, dan tanggung jawab tinggi. Bersama kita wujudkan lembaga yang solid, humanis, dan mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Dengan semangat penyegaran, sinergitas, dan komitmen bersama, LP-KPK NTB menatap masa depan dengan keyakinan kuat untuk terus berkembang sebagai lembaga pengawasan dan advokasi publik yang independen, profesional, serta berintegritas tinggi. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan