Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan jaringan air bersih di kawasan Gili Trawangan dan sekitarnya kembali beroperasi dalam satu hingga dua hari ke depan. Langkah tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, pemerintah daerah tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pihak terkait untuk mencari solusi atas terhentinya suplai air bersih. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan aspek regulasi, lingkungan, dan proses hukum.
Hal itu disampaikan Iqbal saat mengunjungi Gili Meno bersama Putri Mahkota Swedia Victoria Ingrid Alice Desiree di Kabupaten Lombok Utara, Minggu (6/9/2026).
Menurut Iqbal, gangguan suplai air bersih tidak dapat diselesaikan secara sederhana karena terdapat persoalan hukum dan lingkungan yang harus diperhatikan. Namun, kebutuhan air masyarakat serta keberlangsungan kegiatan pariwisata di kawasan Gili tetap harus segera mendapatkan solusi.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” ujar Iqbal.
Pemprov NTB, kata Iqbal, telah meminta ruang diskresi agar suplai air melalui jaringan yang sudah tersedia dapat kembali berjalan untuk sementara. Opsi tersebut disiapkan sebagai solusi transisi sambil pemerintah menyelesaikan persoalan regulasi dan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Iqbal mengatakan Menteri Lingkungan Hidup telah menyampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi. Selanjutnya, Pemprov NTB akan memformalkan langkah tersebut melalui koordinasi dan surat resmi antarlembaga.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” katanya.
Untuk memenuhi kebutuhan sementara, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara telah melakukan distribusi atau dropping air kepada masyarakat dan wisatawan di kawasan terdampak.
Iqbal juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan wisatawan yang terdampak gangguan suplai air bersih.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Iqbal menilai mengaktifkan kembali jaringan air yang telah tersedia merupakan pilihan paling memungkinkan untuk mengatasi persoalan dalam jangka pendek. Namun, pengoperasian kembali jaringan tersebut harus ditempatkan sebagai solusi sementara.
Menurut dia, pemerintah bersama seluruh pihak perlu menyiapkan penyelesaian yang lebih permanen agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Persoalan air bersih di kawasan Gili, lanjut Iqbal, harus diselesaikan dengan mempertemukan dua kepentingan. Di satu sisi, pemerintah harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat dan keberlangsungan sektor pariwisata. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air harus tetap memenuhi ketentuan lingkungan dan hukum.
Pemprov NTB memastikan koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya terus dilakukan untuk memulihkan pelayanan air bersih.
Bagi pemerintah daerah, pemulihan suplai air di kawasan Gili bukan semata-mata untuk menjaga aktivitas pariwisata. Lebih dari itu, ketersediaan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
Karena itu, solusi jangka pendek diupayakan segera berjalan, sementara penyelesaian permanen diarahkan pada kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat.(D)
Tinggalkan Balasan