Palu, Mediajurnalindonesia.id –
Tenaga Ahli Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah,Talitti Paluge yang akrab disapa Thalib, menyoroti tantangan besar yang dihadapi pengusaha konstruksi lokal di Sulawesi Tengah. Menurutnya, persoalan utama saat ini bukan sekadar persaingan usaha, tetapi juga menyangkut profesionalisme organisasi pengusaha konstruksi serta kemampuan penyedia jasa konstruksi bersaing ditengah regulasi semakin ketat,.Sabtu (1/5/26)

Thalib menilai, pemilihan tema mengenai tantangan pengusaha konstruksi lokal harus didasarkan pada fenomena nyata dan isu-isu krusial yang berkembang di kalangan kontraktor daerah. Salah satu kebutuhan mendesak saat ini, kata dia, adalah keterbukaan informasi mengenai peluang pekerjaan konstruksi yang tersedia di Sulawesi Tengah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran transfer daerah dari pemerintah pusat.

“Pengusaha lokal sebenarnya membutuhkan akses informasi yang jelas terkait peluang pekerjaan konstruksi di daerah. Ini penting agar mereka bisa bersaing dan berkembang,” ujarnya.

Berdasarkan pengalamannya selama kurang lebih 20 tahun sebagai pelaku sekaligus aktivis di bidang jasa konstruksi, Thalib menyebut ada dua sektor strategis yang berpotensi besar menjadi sumber peluang usaha bagi kontraktor lokal.

Pertama, sektor industri pertambangan, seperti pembangunan jalan, gedung, maupun peluang menjadi kontraktor tambang pada perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kedua, sektor jasa konstruksi yang bersumber dari dana APBN, seperti proyek jalan, cetak sawah, dan berbagai pekerjaan lainnya yang tersedia melalui balai-balai kementerian.

Namun demikian, ia menilai selama ini pelaku usaha lokal masih kerap dianaktirikan dalam dua sektor tersebut. Alasan klasik seperti kurang pengalaman, keterbatasan alat, hingga syarat kepemilikan alat sering menjadi hambatan bagi kontraktor lokal untuk ikut berpartisipasi.

“Padahal soal alat berat misalnya, banyak yang bisa disewa. Tapi sering kali tetap disyaratkan harus milik sendiri. Ini yang membuat pengusaha lokal sulit berkembang,” tegasnya.

Thalib juga menekankan pentingnya peran organisasi atau asosiasi pengusaha konstruksi sebagai wadah perjuangan anggota.

Menurutnya, asosiasi tidak hanya fokus pada peningkatan SDM, pelatihan kompetensi, teknologi informasi, dan pemahaman regulasi, tetapi juga harus berani membongkar ketimpangan serta melakukan advokasi kepada pemegang kebijakan.

“Fungsi asosiasi harus jelas, yakni memperjuangkan kepentingan anggota dan membuka akses peluang usaha yang adil,” katanya.

Selain itu, ia menilai selam ini pemerintah daerah cukup menunjukkan keberpihakan nyata kepada pelaku jasa konstruksi lokal melalui kemudahan perizinan, peningkatan anggaran pembangunan, serta program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Meski saat ini terjadi efisiensi dana transfer dari pusat, Thalib optimistis peluang usaha sektor konstruksi di Sulawesi Tengah masih sangat besar, terutama jika mampu memanfaatkan potensi pertambangan dan proyek-proyek nasional.

“Jika digabungkan, total anggaran dari dua sektor itu bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun di Sulawesi Tengah. Nilainya jauh lebih besar dibanding total APBD provinsi,” pungkasnya.(Daeng S).