Mataram, Mediajurnalindonesia.id- Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengimbau seluruh calon jamaah haji tahun 2026 untuk menjaga kondisi kesehatan secara optimal menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Kanwil Kementerian Haji NTB, H. Lalu M. Amin, saat ditemui di ruang kerjanya di Mataram, Senin (6/4/2026). Ia menegaskan bahwa ibadah haji merupakan rangkaian aktivitas yang membutuhkan kesiapan fisik prima.

“Ibadah haji membutuhkan kondisi kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh calon jamaah agar benar-benar menjaga kesehatan dan fisiknya, karena sebagian besar rangkaian ibadah haji menggunakan tenaga,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar jamaah tidak memaksakan diri melakukan aktivitas tambahan menjelang keberangkatan yang berpotensi menguras energi.

“Kami memahami tradisi masyarakat NTB seperti ziarah maupun walimatussyafar yang melibatkan banyak kunjungan. Namun kami harapkan hal ini disikapi secara bijak, jangan sampai waktu istirahat menjadi tidak terkontrol sehingga berdampak pada kondisi kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik agar seluruh rangkaian ibadah, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan, dapat dijalankan secara maksimal tanpa kendala.

“Jangan sampai ada tahapan ibadah yang terlewat hanya karena kondisi kesehatan menurun. Semua harus dilaksanakan sesuai ketentuan, baik secara syar’i maupun aturan dari pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” katanya.

Menurutnya, pemerintah terus berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui berbagai kebijakan dan pengaturan yang telah disusun secara matang.

“Seluruh kebijakan ini bertujuan memastikan jamaah dapat beribadah dengan tertib, aman, dan nyaman, sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin terjadi,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi berbagai potensi permasalahan selama penyelenggaraan ibadah haji.

“Kami melakukan mitigasi agar pelayanan kepada jamaah tetap optimal dalam berbagai kondisi,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, H. Amin menegaskan bahwa keselamatan jamaah menjadi prioritas utama.

“Yang paling penting adalah keselamatan jamaah. Kita ingin seluruh jamaah berangkat dalam kondisi sehat, melaksanakan ibadah dengan baik, dan kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh haji yang mabrur,” Ujarnya.

Selain himbauan yang disampaikan oleh Kanwil Kementrian Haji juga memaparkan pembagian kloter dan petugas Haji untuk Daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2026.

Kanwil Kementerian Haji NTB telah menetapkan pembagiaan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) untuk embarkasi Lombok tahun 2026 yang terbagi dalam 15 kelompok terbang (kloter).

Untuk kloter 1 hingga 7 yang berstatus utuh, masing-masing kloter terdiri dari sekitar 387 jamaah yang berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Kabupaten Bima, Kota Mataram, serta gabungan wilayah lainnya. Setiap kloter didampingi petugas lengkap, mulai dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dokter, hingga perawat.

Selanjutnya, kloter 8 hingga 10 juga berstatus utuh dengan jumlah sekitar 388 jamaah per kloter, yang merupakan kombinasi jamaah dari Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Mataram. Komposisi petugas tetap mengedepankan keseimbangan antara pembimbing ibadah dan tenaga kesehatan.

Pada kloter 11 dan 12, komposisi jamaah bersifat campuran dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, serta Kabupaten Dompu, dengan jumlah berkisar antara 121 hingga 265 jamaah per kloter. Meski jumlahnya bervariasi, setiap kloter tetap dilengkapi petugas sesuai standar pelayanan.

Sementara itu, kloter 13 hingga 15 juga merupakan kloter campuran yang terdiri dari jamaah asal Kota Bima, Kabupaten Bima, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, Lombok Barat, hingga Sumbawa Barat. Jumlah jamaah per daerah berkisar antara 24 hingga 157 orang, dengan total per kloter mencapai lebih dari 300 jamaah.

Secara keseluruhan, pembagian kloter dan penempatan petugas ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan haji yang sistematis dan proporsional, baik dari sisi jumlah jamaah maupun dukungan tenaga pendamping.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mitigasi risiko dan peningkatan kualitas pelayanan, sehingga seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan lancar sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. (Ramli Mji)