Lombok Utara,Mediajurnalindonesia.id– Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar workshop kebijakan tata ruang dan konsep pembangunan berbasis iklim serta minim risiko bencana. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bupati, Senin (11/8/2025), dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, ST., MT.
Workshop ini dihadiri Wakil Ketua DPRD KLU Hakamah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Kayangan Siti Rukayah, ST, Camat Bayan Arifin, S.Sos, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rinjani Barat, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGRC) Toni Anwar, S.Hut., M.T, perwakilan kepala desa se-KLU, serta sejumlah undangan lainnya.
Manager Area Lombok Yayasan Sheep Indonesia, Fauzi Yulia Rahman, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut kajian integrasi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam kebijakan pembangunan dan tata ruang. Kajian tersebut menilai tingkat kesesuaian antara API dan PRB dalam perencanaan lintas sektor serta mengidentifikasi celah kebijakan yang perlu diperbaiki.
“Workshop ini bertujuan mendiseminasikan hasil kajian serta menilai kebijakan tata ruang yang berlaku di KLU. Kami ingin mengidentifikasi kesenjangan terhadap isu iklim dan risiko bencana, sekaligus menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Wakil Bupati Kusmalahadi menegaskan pentingnya penguatan kebijakan tata ruang yang adaptif dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan iklim kini bukan lagi wacana akademik, tetapi fakta nyata yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk di Lombok Utara.
“Data global menunjukkan adanya peningkatan suhu rata-rata tahunan. Ini menjadi sinyal bahwa sistem iklim sedang berubah signifikan. Perubahan iklim berkaitan erat dengan risiko bencana, khususnya bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, kekeringan, badai, dan gelombang pasang,” kata Kusmalahadi.
Ia mencontohkan, sejumlah wilayah pesisir di Lombok Utara sudah mengalami abrasi yang memengaruhi garis pantai. Karena itu, kebijakan tata ruang yang tepat menjadi kunci untuk meminimalkan risiko bencana.
“Potensi bencana di KLU cukup tinggi. Saya berharap para peserta dapat mengikuti workshop ini secara serius agar hasilnya dapat diintegrasikan ke seluruh kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Kusmalahadi menekankan, pembangunan berbasis mitigasi bencana memerlukan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang.
“Kita tidak sedang meminjam oksigen dari pendahulu kita, tetapi dari penerus kita. Mari wujudkan Lombok Utara yang tahan iklim, aman dari risiko bencana, dan tetap lestari,” pungkasnya.(Doel)
