Lombok Utara, Mediajurnalindonesia.id – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kebencanaan sebagai usulan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang didukung Program Siap Siaga ini dibuka langsung oleh Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, di Aula Bupati, Selasa (3/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Bappeda Provinsi NTB, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup KLU, lembaga swadaya masyarakat (NGO), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bapprida KLU, Hermanto, menyampaikan bahwa Lombok Utara berada di jalur cincin api sehingga rawan terhadap gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Selain itu, karakteristik wilayah pesisir, perbukitan, serta daerah aliran sungai menyebabkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, dan gelombang ekstrem juga cukup signifikan.
Menurut Hermanto, dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, pengaruh utama pengurangan risiko bencana menjadi bagian strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kebijakan tersebut selaras dengan arah pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan ketangguhan wilayah sebagai prioritas.
“Diperlukan forum perencanaan partisipatif yang secara khusus membahas isu kebencanaan guna memastikan integrasi program dan kegiatan penanggulangan bencana ke dalam dokumen rancangan awal RKPD 2027,” ujarnya.
Musrenbang Tematik Kebencanaan ini menjadi wadah koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum tersebut bertujuan mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, serta prioritas program dan kegiatan penanggulangan bencana berbasis risiko dan kawasan.
Dengan demikian, pembangunan yang direncanakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mengedepankan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
Secara khusus, Musrenbang Tematik ini bertujuan mengidentifikasi potensi ancaman, kerentanan, dan kapasitas wilayah; menghimpun usulan kegiatan pengurangan risiko bencana; meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan; serta mengintegrasikan hasil pembahasan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
Di Provinsi NTB, Musrenbang Kebencanaan baru diselenggarakan di tiga kabupaten, dan Lombok Utara menjadi salah satunya.
Sementara itu, Bupati Najmul Akhyar menegaskan, penyelenggaraan Musrenbang Tematik akan membuat perencanaan lebih fokus pada isu-isu spesifik, termasuk kebencanaan. Menurut dia, semakin banyak musrenbang tematik digelar, semakin mudah pemerintah mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi daerah.
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan pembangunan yang baik pula. Kegiatan yang sederhana, fokus, dan terarah akan memberikan hasil yang nyata,” kata Najmul.
Ia menambahkan, pengalaman gempa bumi tahun 2018 serta pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa pembangunan daerah harus berorientasi pada pengurangan risiko bencana secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Pelaksanaan Musrenbang Tematik Kebencanaan ini juga dinilai sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan efektivitas alokasi anggaran, serta mendorong terwujudnya Lombok Utara yang tangguh terhadap bencana.
Hasil forum tersebut diharapkan menjadi landasan kebijakan dan program yang responsif terhadap risiko, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat.
Melalui Musrenbang Kebencanaan ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menegaskan komitmennya menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai arus utama pembangunan, dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menyusun perencanaan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.(AB)
Tinggalkan Balasan