Jakarta | Mediajurnalindonesia.id —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menggelar Sarasehan Kebangsaan bertema “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Road to Munas X LDII Tahun 2026 dan diselenggarakan pada Selasa (16/12).
Sarasehan Kebangsaan ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional, akademisi, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta disiarkan secara nasional melalui 200 studio mini LDII di seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Sarasehan Kebangsaan menjadi ruang strategis untuk menggali serta merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang akan menjadi bagian dari program prioritas LDII ke depan.
“Hasil dari sarasehan ini akan menjadi bahan penyusunan program kerja LDII pada Munas X LDII,” ujarnya.
KH Chriswanto menegaskan bahwa implementasi Pancasila harus kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman, serta hadir nyata dalam sikap dan kehidupan sosial masyarakat. Menurutnya, penerapan Pancasila membutuhkan koridor yang jelas dengan persatuan Indonesia sebagai bingkai utama.
“Dalam bingkai NKRI, seseorang bertindak bukan atas dasar persamaan, melainkan mengelola perbedaan. Apa pun program dan kegiatannya harus berada dalam koridor persatuan,” tegasnya.
Sebagai pembicara kunci, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, mengapresiasi Sarasehan Kebangsaan yang digelar LDII dan berharap kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat.
“Ini merupakan ikhtiar kolektif untuk membangun Indonesia dan mencetak generasi berkarakter, beriman, berilmu, serta berakhlak mulia,” ujar Fadli Zon.
Ia menekankan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan seni dan tradisi, tetapi juga mencakup nilai, karakter, dan adab yang membentuk peradaban.
“Ketika umat Islam mampu menjadi teladan dalam akhlak dan adab, maka sejatinya sedang membangun kebudayaan yang mencerahkan dan peradaban yang membanggakan,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberagaman merupakan keniscayaan yang harus dipedomani dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa di tengah tantangan global seperti perpecahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim, bangsa Indonesia perlu kembali pada jati dirinya.
“Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.
Pancasila sebagai Etika Publik
Ketua DPP LDII sekaligus Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan, Singgih Tri Sulistiyono, menegaskan pentingnya merawat bangsa dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan semangat gotong royong.
“Di tengah arus global yang semakin kompleks, perbedaan bukan untuk saling menegasikan, melainkan untuk saling menguatkan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.
Ia menilai bahwa derasnya arus informasi digital, politik identitas, serta polarisasi sosial akibat media sosial yang tidak terkendali, menuntut kehadiran Pancasila sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan.
Menurut Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro tersebut, pengamalan Pancasila harus dimulai dari komunitas secara bottom-up, bukan sekadar pendekatan struktural atau top-down seperti pada masa lalu.
“Jika komunitas mampu mengamalkan Pancasila, maka para pemangku kepentingan dapat belajar dari praktik-praktik tersebut,” jelasnya.
Dalam sesi diskusi, Cendekiawan Yudi Latif menekankan bahwa Pancasila harus diimplementasikan secara sungguh-sungguh demi kemaslahatan umat. Ia menyebut Islam Indonesia sebagai fenomena unik, karena mayoritas penduduknya Muslim namun tidak membentuk negara Islam, sementara Pancasila mampu bersinergi dengan nilai-nilai agama.
Ia menyoroti tantangan bangsa yang belum optimal dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kurangnya inovasi, kewirausahaan, serta keterhubungan antara ilmu dan kebutuhan masyarakat dinilai menjadi hambatan.
“Hilirisasi secara teori benar, tetapi praktiknya masih didominasi pihak asing, sehingga belum memberi manfaat maksimal bagi rakyat,” ungkapnya.
Yudi Latif mendorong pemanfaatan SDA dan SDM secara adil dan berkelanjutan, serta penanaman nilai Pancasila yang relevan dengan karakter generasi muda melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan praktik nyata.
“Jika Pancasila diterapkan secara benar, ia menjadi padanan yang tepat untuk mengoptimalkan potensi dan keberagaman bangsa,” pungkasnya.
Sarasehan Kebangsaan ini turut menghadirkan sejumlah tokoh dan narasumber, di antaranya Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua MPKS PP Muhammadiyah Faozan Amar, Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah Marjuki Al Jawiy, perwakilan BPIP Agus Moh Najib, serta Mulyatno dari Lemhannas.(tim)
Tinggalkan Balasan