Lombok Barat, Mediajurnalindonesia.id – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa Desa yang ada di Lombok Barat termasuk Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (26/2/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari penguatan program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, Desa Berdaya, yang difokuskan pada percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan potensi desa.
Kedatangan Gubernur disambut hangat oleh Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin, beserta jajaran perangkat desa dan masyarakat. Dalam sambutannya, M. Tajudin menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Gubernur yang terus menyambangi warga hingga ke pelosok desa.
Desa Taman Ayu sendiri dikenal sebagai desa dengan potensi pertanian yang besar, di mana sekitar 90 persen wilayahnya merupakan lahan pertanian produktif. Selain itu, keberadaan Sungai Babakan dan Sungai Dodokan menjadi sumber daya alam penting yang menopang aktivitas pertanian masyarakat setempat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Baznas NTB, sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTB, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lombok Barat, Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Camat Gerung, perangkat kewilayahan, seluruh staf Desa Taman Ayu, para pendamping desa SEN- Lombok Barat, Ketua Disabilitas Kebon Ayu, anggota TNI/Polri, serta tokoh masyarakat setempat.
Orkestrasi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Dalam arahannya, Gubernur NTB menekankan pentingnya dua kata kunci dalam menjalankan program Desa Berdaya, yakni orkestrasi dan kolaborasi.
Menurutnya, setiap pihak yang hadir dan bekerja di desa harus mampu menyelaraskan langkah dengan program dan pendamping yang sudah ada sebelumnya.
“Jangan memulai dari nol. Di desa sudah ada pendamping desa, sudah ada struktur dan program berjalan. Kumpulkan, perhatikan, dan mulai dari yang sudah ada. Kita harus berkolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa Desa Berdaya dibangun atas dasar pemikiran bahwa penyelesaian persoalan kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Perlu keterlibatan pemerintah provinsi, kabupaten, desa, pemerintah pusat, swasta, hingga unsur masyarakat secara bersama-sama.
Pemerintah Provinsi NTB, lanjutnya, berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang fokus pada proses orkestrasi dan pelibatan seluruh unsur untuk menjaga keutuhan penyelesaian persoalan kemiskinan.
Data Kemiskinan dan Skema Intervensi
Gubernur juga memaparkan perkembangan data kemiskinan ekstrem di NTB. Dari total 7.250 Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem di NTB, saat ini tersisa sekitar 4.000 KK yang menjadi fokus penanganan lanjutan.
Sementara itu, data sementara menunjukkan jumlah KK miskin ekstrem di NTB sekitar 7250 KK, dengan Kabupaten Lombok Barat menyumbang sekitar 1.750 KK dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Ia menjelaskan bahwa program Desa Berdaya akan difokuskan pada dua skema utama, yakni intervensi pada level desa dan level keluarga. Pemerintah Provinsi NTB telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp. 500 juta sebagai bagian dari dukungan program, yang selanjutnya akan disinergikan dengan pemerintah kabupaten dan pihak terkait lainnya.
“Ke depan, tugas terpenting adalah mengidentifikasi dua hal. Pertama, apa problem terbesar yang menyebabkan desa tidak bisa keluar dari kemiskinan. Kedua, apa potensi yang dimiliki desa untuk menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Di situlah kunci keberhasilan kita,” ujarnya.
Program ini juga menyasar 121 desa, termasuk Desa Taman Ayu, sebagai bagian dari penguatan basis data dan intervensi berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Dengan pendekatan berbasis data, kolaborasi lintas sektor, serta penguatan potensi lokal, Pemerintah Provinsi NTB optimistis program Desa Berdaya mampu menjadi motor penggerak dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa. (Ramli Mji)
Tinggalkan Balasan