Lombok Utara.Mediajurnalindonesia.id- DPRD KLU melaksanakan Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KLU Tahun Anggaran 2024, bertempat di Ruang Sidang DPRD, Jumat (26/07/2024).
Hadir Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH., Perwakilan anggota Forkopimda KLU, Asisten setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Bank NTB Syariah Cabang Tanjung Umarta, Para Kepala OPD lingkup pemda KLU, serta beberapa undangan lainnya.
Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Artadi, S.Sos dan disaksikan oleh anggota dewan lainnya.
Dalam penyampaiannya Bupati Djohan menjelaskan bahwa secara substantif rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 merupakan proses dan tindak lanjut dari rencana pembangunan daerah yang telah disusun baik rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
Dalam menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat KLU melalui berbagai program dan kegiatan.
“Penyusunan anggaran bukanlah hal yang mudah, namun dengan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama DPRD KLU, saya yakin dan percaya dapat mencapai hasil yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut Bupati juga menjelaskan beberapa poin postur perubahan APBD dalam nota keuangan, yaitu
pada point pendapatan daerah diproyeksi semula sebesar 1,065 triliun rupiah lebih, menjadi sebesar 1,143 triliun rupiah lebih, mengalami kenaikan sebesar 78,75 milyar atau tujuh persen dari proyeksi sebelumnya, yang terdiri dari PAD semula 253 milyar rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar 19 persen, pendapatan transfer semula 811 milyar rupiah lebih mengalami kenaikan sebesar 4 persen.
“Plafon anggaran sementara untuk belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,159 triliun rupiah lebih, naik sebesar 100 milyar rupiah lebih dari sebelumnya,” ungkapnya.
Selanjutnya untuk point pembiayaan bahwa untuk saat ini pemerintah menganggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar 0 rupiah menjadi sebesar 21,41 milyar rupiah lebih, sesuai dengan hasil audit BPKP Provinsi NTB, penerimaan silpa dialokasikan kembali untuk menutupi defisit sebesar 16,4 milyar rupiah lebih dan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar 5 milyar rupiah.
RAPD dan belanja daerah tahun anggaran 2024 merupakan turunan dari dokumen kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024, tentunya dengan harapan tahapan pembahasan selanjutnya dapat diselesaikan dalam tepat waktu.
“Harapanya capaian kinerja pemerintah daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat banyak,”tutupnya.(Doel)
